Ketua DPRD Minta Anies Tak Giring Opini Pilkada DKI Sengaja Dimundurkan

Menurut Prasetio, pernyataan Anies yang menyebut tidak ada Pilkada 2022 seolah-olah menuduh pemerintah pusat untuk mengganjal ambisi politiknya.

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tutur Prasetio, Minggu (10/10/2021).

Padahal, kata politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu, aturan Pilkada Serentak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan disebutkan secara tegas Pilkada dilaksanakan 2024.

Prasetio ini mengatakan, pemungutan suara serentak mulai dari gubernur hingga bupati hingga wali kota yang jabatannya berakhir 2022 dan 2023 akan dilakukan di tahun 2024.

"Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun YouTube PAN TV, Rabu (6/10/2021), menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke 2024.

Anies mengakui sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada Tahun 2023.

"Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2023), baru mulai kampanye," ujar Anies.

Namun, kata Anies, Pilkada 2022 ditiadakan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," tutur Anies.