Salin Artikel

Hakim Vonis Zaim Saidi Tak Bersalah soal Dinar-dirham, Ini Tanggapan Kejaksaan Depok

Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (12/10/2021), majelis hakim menyampaikan sejumlah pertimbangan mengapa Zaim Saidi bebas dan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Meskipun demikian, masih ada kemungkinan bagi jaksa penuntut umum menyatakan keberatan. Sejauh ini, vonis baru dinyatakan diterima oleh pihak terdakwa, Zaim Saidi.

"Yang dapat dapat kami sampaikan hari ini, jaksa penuntut umum baru mendapatkan salinan putusan resmi," kata juru bicara Kejaksaan Negeri Depok, Andi Rio Rahmat, melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

"Selanjutnya terkait dengan putusan tingkat pertama tersebut, berdasarkan Pasal 245 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, jaksa atau penuntut umum diberikan hak 14 hari menentukan sikap atas putusan tingkat pertama," tambah dia.

Sementara itu, kuasa hukum Zaim Saidi, Erlangga Kurniawan, menyatakan percaya diri dengan vonis hakim yang dianggapnya objektif dan memperhatikan substansi.

"Memang atas putusan itu penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan jika memang penuntut umum berkeberatan, tapi keberatannya ke kasasi, bukan banding," kata Erlangga kepada Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

"Berkaitan dengan itu, sejauh ini kami masih yakin atas fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum di persidangan, baik dari sisi saksi, maupun dari ahli, dan itu semua sudah dipertimbangkan secara matang oleh majelis hakim," tambah dia.

Sebelumnya, Zaim didakwa dengan dua pasal alternatif dari jaksa penuntut umum, dengan tuntutan satu tahun penjara.

Dakwaan pertama adalah Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang membikin semacam mata uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Dakwaan kedua adalah Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menjalankan mata uang tidak sah di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.

Majelis hakim berpandangan bahwa koin dinar-dirham Zaim Saidi sama sekali tidak punya kemiripan ataupun kesamaan dengan mata uang rupiah, atau memenuhi unsur-unsur minimal sebuah mata uang.

Dinar-dirham Zaim Saidi bukan dinar-dirham mata uang di negara-negara Timur Tengah, melainkan sebagai istilah satuan berat emas dan perak.

Majelis hakim juga menilai bahwa koin dinar-dirham Zaim Saidi adalah barang investasi dan tak berbeda dengan logam mulia, karena memang dipesan oleh Zaim Saidi beserta pajaknya di PT ANTAM dan PT Bukit Mas Mulia Internusa.

Peran Zaim sebagai penghimpun dan penyedia (wakala induk) koin dinar-dirham pun tak ubahnya toko logam mulia pada umumnya.

Zaim Saidi sengaja mengadakan dinar-dirham sebagai alat berzakat, sekaligus memfasilitasi umat Islam yang ingin berzakat sesuai sunah Nabi Muhammad.

Lalu, pasar muamalah di Depok pun bukan diperuntukkan bagi transaksi dinar-dirham, melainkan hanya memfasilitasi para penerima zakat dalam rupa koin dinar-dirham untuk dapat menukarnya dengan kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa koin dinar-dirham Zaim Saidi sama halnya dengan koin pada wahana permainan atau kupon makan, yang harus terlebih dulu ditukar dengan uang rupiah untuk dapat digunakan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/10471431/hakim-vonis-zaim-saidi-tak-bersalah-soal-dinar-dirham-ini-tanggapan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Kantongi Identitas Penjual Narkotika ke Fico Fachriza

Polisi Kantongi Identitas Penjual Narkotika ke Fico Fachriza

Megapolitan
Panti Pijat yang Fasilitasi Prostitusi di Depok Bakal Ditutup

Panti Pijat yang Fasilitasi Prostitusi di Depok Bakal Ditutup

Megapolitan
Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Megapolitan
Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Megapolitan
Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

Megapolitan
Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Keluarga Ingin Fico Fachriza Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

Polda Metro Jaya Sebut Keluarga Ingin Fico Fachriza Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Megapolitan
Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Megapolitan
Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Megapolitan
Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.