Salin Artikel

Ini Alasan Pemprov DKI Terlambat Serahkan Draf Pembahasan APBD-P 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan alasan Pemprov DKI Jakarta lamban menyerahkan draf pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 karena masalah Covid-19.

"Itu kan cuma masalah (dampak dari) Covid-19," ujar dia saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/10/2021) malam.

Riza mengatakan, yang terpenting pembahasan APBD-Perubahan 2021 masih terus berjalan sesuai dengan jadwal.

"Yang penting semua masih bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, molornya pembahasan APBD-P 2021 lantaran pihak eksekutif lamban menyerahkan draf.

"Enggak telat sebetulnya, (hanya saja) mepet iya," ujar Mujiyono, Kamis.

Pemprov DKI menyerahkan draf Kebijakan Umum Perubahan ANggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) September 2021.

Padahal September merupakan bulan terakhir masa tenggat yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan APBD-P 2021.

Selain penyerahan KUPA-PPAS yang mepet, Mujiyono juga mengakui adanya dinamika politik di DPRD DKI Jakarta yang menyebabkan pembahasan KUPA-PPAS sempat tertunda.

"Kaitannya tujuh fraksi (penolak) dan dua fraksi (pendukung) soal interpelasi (Formula E) pada akhirnya mengganggu juga," kata dia.

Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2021 dipastikan akan disahkan lewat Peraturan Gubernur.

Pengesahan APBD-P DKI 2021 melalui Pergub karena sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Kemendagri.

"Mendagri sudah memberikan solusi melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) 26 tahun 2021, dalam hal ini perubahan ini karena pandemi Covid-19 maka penetapan (APBD-P) lewat dari 30 September (2021) cukup dengan Pergub, kira-kira itu," kata Ardian

Ardian menjelaskan, aturan penyusunan APBD-P terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 317 ayat 2 disebutkan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran.

Artinya batas waktu yang diberikan adalah 30 September 2021. Sedangkan DKI Jakarta baik eksekutif maupun legislatif baru menandatangani Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021 hari ini.

"Jadi seyogyanya kalau mereka (Pemprov DKI) mau ajukan rancangan Perda (APBD-P 2021) tentunya sesuai amanat Undang-Undang, 3 bulan sebelum tahun berakhir," ujar Ardian.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/21025611/ini-alasan-pemprov-dki-terlambat-serahkan-draf-pembahasan-apbd-p-2021

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Megapolitan
Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Megapolitan
Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Megapolitan
Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Megapolitan
Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Megapolitan
Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.