Salin Artikel

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, tinggal di Jakarta bukan berarti harus memiliki rumah.

"Tinggal tidak selalu bermakna memiliki rumah, tapi lebih kepada aksesibilitas (baik beli maupun sewa) dan kelayakan atau livability hunian," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Sigit mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah berusaha memenuhi hunian warga Jakarta yang ingin memiliki rumah dengan pemberian skema Down Payment (DP) Nol Rupiah.

"Skema DP Nol hadir untuk meningkatkan aksesibilitas warga terhadap hunian," tutur dia.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses penyediaan 18.906 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Pembuatan kampung susun juga terus digencarkan dengan 112 izin mendirikan bangunan (IMB) sudah dikeluarkan di kampung prioritas yang dibangun DKI Jakarta.

Sigit juga menjawab batas atas penghasilan per bulan untuk pengajuan rumah DP Nol yang kini ditetapkan sebesar Rp 14,8 juta.

Menurut dia, ketika batas atas ditentukan sebesar Rp 9 juta, hanya sedikit warga yang lolos seleksi saat pemberkasan di bank.

"Diharapkan dengan meningkatkan batas maksimal pendapatan rumah tangga sebesar Rp 14,8 juta, potensi penerima manfaat akan semakin luas tanpa menutup kesempatan bagi yang pendapatannya lebih kecil dari batas tersebut. Karena Rp. 14,8 juta adalah batas maksimal," ucap dia.

Sebelumnya, dalam catatan rapor merah, LBH Jakarta mengkritik kebutuhan hunian di DKI Jakarta yang minim realisasi.

Rumah DP Nol Rupiah tidak terealisasi dengan baik dan target pembangunan yang dipangkas dari 232.214 unit menjadi 10.000 unit saja.

LBH Jakarta juga menyayangkan kebijakan batas atas penghasilan yang ditentukan dari Rp 7-9 juta per bulan menjadi Rp 14,7 juta per bulan karena menyebabkan potensi kebijakan yang salah sasaran.

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang memberinya rapor merah.

"Terkait LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak," kata Anies saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Anies mengatakan, rapor merah dari LBH Jakarta merupakan hasil perhatian untuk kebaikan pembangunan di DKI Jakarta.

"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan," ucap Anies.

Dia menilai, laporan itu bisa menjadi pemicu agar Pemprov DKI Jakarta bisa mewujudkan mimpi maju kotanya dan bahagia warganya.

"Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan Pemprov DKI, mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan untuk seluruh Pemprov di Indonesia," ujar dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/24/09594161/dikritik-lbh-jakarta-soal-hunian-pemprov-dki-tinggal-tidak-selalu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelap Mata Pengendara Motor Provokasi Warga Keroyok Kakek 89 Tahun Hingga Tewas

Gelap Mata Pengendara Motor Provokasi Warga Keroyok Kakek 89 Tahun Hingga Tewas

Megapolitan
Kakek Wiyanto yang Tewas Dikeroyok Sedang Berjuang Urus Sengketa Tanah

Kakek Wiyanto yang Tewas Dikeroyok Sedang Berjuang Urus Sengketa Tanah

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

Megapolitan
Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

Megapolitan
PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Megapolitan
Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.