Pegawai Korban Pelecehan Disebut Dapat Surat Penertiban dari KPI gara-gara Lupa Isi Presensi

Kuasa hukum MS Muhammad Mualimin mengatakan, dalam surat penertiban itu MS diminta untuk menghadap atasannya pada Senin (1/10/2021) hari ini.

"MS menerima surat panggilan penertiban administrasi dari Sekretariat agar hadir hari ini di KPI," kata Mualimin, Senin.

Mualimin mempertanyakan terbitnya surat penertiban administrasi itu. Ia menyebutkan, surat itu terbit hanya karena hal sepele.

Ia menjelaskan, selama dinonaktifkan setelah kasusnya mencuat, MS tetap diwajibkan mengisi presensi saat mulai dan selesai bekerja secara online. Ada juga beberapa tugas yang MS kerjakan via daring dari KPI.

"Nah, ada satu hari di mana MS alpa, tidak absen keluar. Karena trauma dan kecemasan sedang kumat, MS lagi istirahat, namun KPI langsung mengiriminya surat pemanggilan dengan alasan 'penertiban' pegawai," kata Mualimin.

Mualimin menambahkan, munculnya surat penertiban itu membuat kondisi MS kembali menurun. MS pun akhirnya tak memenuhi panggilan dari Sekretariat KPI hari ini karena harus berobat ke dokter.

"Kondisi MS saat ini mengalami asam lambung naik, nyeri di ulu hati, stres, gangguan pencernaan, dan tensi darah naik, MS memutuskan tidak hadir di KPI karena berobat ke RS Pelni," ujar Mualimin.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada 1 September lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan MS juga mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015 di ruang kerja.

MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019 lalu, tetapi laporannya tak pernah ditindaklanjuti.

Setelah surat terbukanya viral, KPI dan Kepolisian baru bergerak mengusut kasus ini. KPI telah menonaktifkan delapan terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS untuk mempermudah investigasi.

Sementara itu, Polres Jakarta Pusat telah memeriksa lima terlapor yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap MS.

Propam juga dilibatkan untuk menyelidiki adanya dugaan pembiaran pada laporan yang pernah disampaikan MS ke Polsek Gambir.