Banyak Penyandang Disabilitas Terjerat Pinjol, Warga Gugat Jokowi

Salah satu penggugat adalah Murhayati, yang menjabat sebagai ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Ia tergerak untuk menggugat Jokowi dan sejumlah pejabat negara karena melihat banyaknya penyandang disabilitas yang harus ikut terjerat dengan pinjaman online.

“Banyak kelompok kami para penyandang disabilitas mental yang bahkan sampai ingin bunuh diri karena terjerat pinjol," kata Murhayati saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Muharyati mengatakan, selama ini para penyandang disabilitas memang sulit mendapatkan pinjaman uang dari Bank karena kebanyakan bekerja di sektor informal.

Oleh karena itu, setelah aplikasi pinjaman online merebak, banyak rekan-rekannya yang memanfaatkan kemudahan dari aplikasi tersebut.

Dengan syarat foto diri dan KTP, maka pinjaman uang sudah bisa didapat.

"Kebanyakan mereka meminjam untuk modal usaha. Ada juga yang baru dipecat di masa pandemi ini dan akhirnya pinjam untuk buka modal usaha," katanya.

Namun, tak disangka kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online itu justru menjadi petaka. Bunga yang dibebankan begitu besar sehingga tagihan membengkak.

Para penyandang disabilitas yang meminjam uang dari aplikasi pinjol itu pun tak mampu lagi membayar utang mereka.

"Bahkan banyak yang usahanya bangkrut akibat terjerat pinjol," ujarnya.

Saat tidak bisa membayar utang tersebut, para penyandang disabilitas itu pun mendapatkan teror dari debt colector. Bahkan teror itu juga menyasar ke orang-orang terdekat si peminjam uang yang didaftarkan sebagai penjamin.

"Nomor saya juga dijadikan penjamin. Saya diteror dengan kata-kata kotor," kata Muharyanti.

Atas kondisi tersebut, Muharyanti pun tergerak untuk mengajak warga korban pinjol mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menilai, negara telah lalai sehingga pinjol merajalela hingga sampai menjerat kaum disabilitas.

"Kami minta itu digulung lah pinjol pinjol itu baik yang legal atau pun ilegal. Kan ada yang kedoknya koperasi ternyata begitu. Kok malah melegalkan perbankan liar yang menjerat warga," katanya.

Gugatan warga negara atau citizen law suit itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).

Selain Presiden Jokowi, warga juga menggugat sejumlah pejabat lain yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate.

Gugatan juga ditujukan untuk ketua dan dewan komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kuasa hukum 19 warga dari LBH Jakarta, Jeanny Sirait menyampaikan, gugatan itu disampaikan atas dugaan perbuatan melawan hukum karena negara dinilai gagal mengendalikan penyelenggaraan pinjaman online.

Padahal, berbagai masalah yang diakibatkannya berdampak pada masyarakat.

Hingga saat ini, LBH Jakarta telah menerima 7.200 aduan masyarakat yang terlibat masalah dengan pinjaman online. Bahkan dalam kurun waktu 3 tahun, data LBH Jakarta menunjukan terdapat 6 sampai 7 orang bunuh diri karena terlibat masalah dengan pinjaman online.