Pasalnya, Jakarta adalah jendela negara yang bisa mencerminkan kondisi Indonesia.
"Jika Jakarta bagus Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek kesannya tentang Indonesia akan jelek," kata Mahfud saat ditemui di Lobi Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Mahfud berharap, Gubernur Anies mampu untuk memperkecil kemungkinan pungutan liar yang terjadi di Jakarta.
Terutama pada sektor pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
"Ini yang kita lakukan bersama Gubernur, pungli itu yang kita garap adalah sektor-sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah," kata dia.
Sedangkan terkait pungli di luar pemerintah, Mahfud meminta agar kejaksaan dan kepolisian ikut bergerak memberantas pungutan liar.
Terutama pungli yang dilakukan oleh preman yang santer terdengar dilakukan di pelabuhan, terminal dan fasilitas umum lainnya.
"Pemerasan-pemerasan yang dilakukan oleh preman-preman juga langsung ditangani oleh polisi bukan saber pungli, karena sebagai tugas regulernya," kata Mahfud.
Sementara itu, Gubernur Anies mengatakan, ada dua cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya pungutan liar.
Pertama adalah membangun sistem digitalisasi sehingga proses pelayanan bisa dipantau langsung secara digital.
"Sehingga mengurangi ruang untuk terjadi praktik pungli," tutur Anies.
Cara kedua, yaitu memenuhi kebutuhan hidup para aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta, sehingga tidak ada rasa kekurangan dalam hal penghasilan.
"Seluruh jajaran secara umum mendapat penghasilan yang cukup sehingga bisa menjalankan kehidupan di Jakarta dengan layak," kata Anies.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/16/14424611/pesan-mahfud-md-ke-anies-berantas-pungli-di-pelayanan-publik-jakarta