Penyegelan PAUD Anyelir Bermula dari Penolakan Permintaan Uang Iuran

Imbas penyegelan itu, sejumlah murid PAUD Anyelir terpaksa belajar di luar gedung sekolah pada Rabu (17/11/2021) dan Kamis kemarin.

Pengelola PAUD Anyelir, Cici mengungkapkan, MAK meminta iuran sebesar Rp 750.000 melalui grup WhatsApp pada Februari 2021. Dalihnya, uang itu untuk uang sewa gedung.

Pihak PAUD Anyelir tidak mau membayarkan iuran tersebut. MAK pun menyegel gedung sekolahan itu.

"Sekitar bulan Februari 2021, kami disuruh bayar. Sebulannya itu Rp 750.000. Katanya uang sewa gedung, dimasukinnya ke kas RW," ujar Cici di PAUD Anyelir, Kamis.

Karena pembelajaran sejak Februari 2021 hingga awal November 2021 dilakukan secara luring (luar jaringan), pihak PAUD tak menemui hambatan saat mengajar murid-muridnya, walau gedung disegel.

Namun, pihak PAUD Anyelir mulai menerapkan sistem pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada 15 November 2021. Ketika itulah kesulitan terjadi.

Cici menguraikan, PAUD Anyelir berdiri sejak tahun 2010. Dua tahun kemudian, Cici dan pihak PAUD Anyelir mendapatkan izin resmi dari Wali Kota Tangerang yang menjabat saat itu, Wahidin Halim.

"Saya sudah izin ke Dinas Pendidikan terkait dan alhamdulillah sudah keluar izinnya. Kami sudah mencapai perizinan yang sangat panjang," kata dia.

Akan diajak musyawarah

Camat Karang Tengah, Malkan Al-Masqo menyebutkan, peristiwa tersebut bukan aksi penyegelan.

"Bukan ditutup, karena kurang komunikasi antara yang bawa kunci sama ibu-ibu PAUD," kata dia saat ditemui di PAUD Anyelir, kemarin.

Menurut Malkan, meski PAUD ditutup, proses pembelajaran masih dapat dilakukan di mana saja.

"Sebenarnya enggak ada masalah, belajarnya kan tidak harus di ruangan. Di lapangan terbuka enggak apa-apa," urai dia.

Di sisi lain, Malkan menyebut bangunan PAUD berdiri di atas aset Pemerintah Kota Tangerang. Karena itu, pihaknya hendak menggelar masyawarah antara pihak PAUD Anyelir, dan MAK selaku penyegel sekolah itu pada Jumat malam nanti.

"Pak RW (MAK) ada acara di luar kota, jadi segera kami komunikasikan," ucapnya.

Malkan juga mengatakan akan mengecek soal pungutan sebesar Rp 750.000.

"Nanti kami coba cek kembali apakah benar ada pungutan," ujar dia. 

Dia belum bisa menyimpulkan apakah tindakan MAK yang disebut meminta iuran itu tergolong pungutan liar (pungli) atau bukan.

"Nanti kami cek lagi, yang pungli siapa. RW apa gimana? Kami enggak tahu. Kami akan coba karena yang bersangkutan enggak ada kan," ujar Malkan.