Dia mengaku heran banyak pihak yang tidak menyukai rencana pembentukan tim siber untuk organisasi terbesar umat islam tersebut.
"Saya kadang-kadang suka bingung, kami baru mau membentuk, baru rencana saja, kok sudah kayak cacing kepanasan, pada ketakutan," kata Munahar seperti dilansir Antaranews, Senin (22/11/2021).
Munahar menegaskan, pembentukan tim siber MUI DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan politik praktis.
Dia juga menyebut tim siber tidak hanya mengangkat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi juga untuk mengangkat nama-nama orang yang membangun DKI Jakarta.
"Padahal kami tidak ke sana (berpolitik praktis) arahnya, sekali lagi ini bukan dalam rangka sekadar mengangkat Pak Anies," tutur Munahar.
Munahar bertutur, tim siber akan didedikasikan untuk komisi informasi dan komunikasi MUI DKI Jakarta karena bergerak di bidang teknologi informasi.
Komisi Infokom MUI akan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isu yang menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya untuk meluruskan informasi hoaks.
Khususnya untuk mengangkat tokoh yang memiliki jasa pembangunan di DKI Jakarta.
"Kalau nanti ada tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja," kata dia.
Bentuk kritik pembentukan tim siber MUI DKI Jakarta datang dari anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.
Ima menilai, tidak semestinya MUI DKI mengecilkan tugas pokok dan fungsinya untuk mengurus politik praktis dengan pembentukan tim siber.
"Dia (MUI) punya tugas yang lebih besar lagi, jangan sekadar cyber army (tim siber), sudah banyak orang-orang yang melakukan itu," tutur dia.
Apabila MUI DKI Jakarta serius memberantas hoaks di dunia maya, Ima menyarankan agar MUI bisa membuat kegiatan yang lebih bijak di tengah masyarakat.
Seperti misalnya pembinaan mental yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) MUI dibentuk di tengah-tengah umat Islam.
"Kalau menurut saya (cara memerangi) hoaks, MUI harusnya melakukan pembinaan mental kepada warga Jakarta khususnya kemarin yang terpolarisasi, bukan malah ikut-ikutan malah (membuat) semakin terpolarisasi," tutur Ima.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya meminta agar semua pihak tidak mengaitkan pembentukan tim siber MUI DKI Jakarta dengan isu politik praktis.
Riza mengatakan, program MUI bisa diambil dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing dan menghormati keputusan MUI DKI Jakarta untuk menjalankan program.
"Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis ya," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/11/2021).
Riza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah sama sekali melakukan intervensi terkait pembentukan tim siber MUI tersebut.
"Enggak ada (intervensi)," tutur dia.
Riza meminta agar semua pihak bisa melihat niatan MUI sebagai bentuk berkolaborasi membangun bangsa, khususnya di DKI Jakarta.
"Pastikan Bhinekaan Tunggal Ika kita jaga dan rawat bersama," ujar dia.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/22/20582651/soal-pembentukan-tim-siber-mui-dki-baru-rencana-saja