Soal Formula E, PSI: Saat Ada Dugaan Pelanggaran, Tiba-tiba Nama Presiden Jokowi Dibawa

Pasalnya, penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut sedang dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggara menekankan, sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat percaya diri dengan memakai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk biaya penyelenggaraan.

Namun, pembiayaan tersebut kini menjadi masalah.

"Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya," ujar Anggara dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Anggara meminta agar nama Presiden Jokowi tidak dibawa dalam gelaran Jakarta E-Prix 2022. Ajang itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

"Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat," ucap Anggara.

Anggara menegaskan, PSI akan tetap mengawal anggaran pelaksanaan Formula E.

"Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD," tutur dia.

Sebelumnya, Co Founder Formula E Alberto Longo mengatakan, pihak Formula E Operations (FEO) akan mengkaji lima opsi lokasi sirkuit dan akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.

"Sebelum Natal sudah diumumkan. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliau lah yang akan mengambil keputusan," kata Alberto dalam konferensi pers di Gedung Blackstone, Rabu (24/11/2021).

Hal senada diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut hasil kajian dari FEO akan diberikan ke Jokowi sebelum ditentukan menjadi lokasi sirkuit.

Lima lokasi sirkuit tersebut, yaitu Jalan Sudirman, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Internasional Expo, Jakarta Internasional Stadium, dan Ancol.

"Itu ada lima yang nanti kita usul ke Presiden (Joko Widodo)," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini sebelumnya membantah bahwa lokasi dan jalur racing atau sirkuit Formula E akan diputuskan oleh Presiden.

Faldo menegaskan, penyelenggaraan Formula E menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau bukan Presiden.

"Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara," kata Faldo.

Faldo mengatakan bahwa sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi ranah Pemprov DKI.

Oleh karena itu, segala hal yang terkait penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," ucap Faldo.

Faldo membenarkan bahwa Gubernur Anies sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden guna menyampaikan rencana penyelenggaraan acara tersebut bersama CEO Formula E.

Namun, kata Faldo, akan lebih baik jika Pemprov DKI dan panitia penyelenggara lebih dulu menuntaskan persoalan yang dihadapi terkait penyelenggaraan ajang tersebut.

Venue, jalur, tata kelola harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan.

"Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu," kata Faldo.

Faldo mengatakan, penyelenggaraan acara dan bernegara memiliki aturan dan prosedur tersendiri.

Oleh karena itu, ia berharap Pemprov DKI dan panitia penyelenggara Formula E patuh pada prosedur-prosedur itu.

"Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara," ucap Faldo.