Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Reuni 212 akan kembali digelar pada Kamis (2/12/2021) besok. Massa akan berkumpul di dua tempat, yakni di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kemudian dilanjutkan di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor.

Panitia reuni 212 bersikukuh tetap menggelar acara di kawasan Patung Kuda meski belum mengantongi izin kepolisian. Steering Committee Reuni 212 Slamet Maarif mengklaim pihaknya tak perlu mengantongi izin dari kepolisian.

"Cukup pemberitahuan, bukan izin, dan itu koordinator lapangan sudah melayangkan ke Polda Metro Jaya," ujar Slamet, Rabu (1/12/2021).

Slamet merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

UU tersebut memang tidak secara spesifik mengatur mengenai perizinan. Berikut bunyi aturan dalam Pasal UU tersebut:

Pasal 10

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

(2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

(3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan
kegiatan keagamaan.

Meski demikian, ada aturan lain yang secara spesifik mengatur mengenai izin penyampaian pendapat di muka umum, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Berikut bunyi sejumlah pasal dalam aturan itu yang mengatur perizinan:

Pasal 5
Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum
wajib memiliki Surat lzin.

Pasal 6
(1) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah
Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan
permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21
(dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Ancaman Pidana

Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengizinkan kegiatan Reuni 212 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis besok. Polisi pun mengancam bakal memidanakan panitia penyelenggara hingga peserta yang nekat melangsungkan kegiatan Reuni 212 di Patung Kuda.

"Apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kami akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksakan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Rabu (1/12/2021).

Zulpan mengungkapkan, pihak-pihak yang nekat tetap melangsungkan Reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha berpotensi melanggar tidak pidana. Kepolisian bisa menjeratnya dengan Pasal 212 sampai 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, pihaknya akan menutup sejumlah ruas jalan untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang tetap nekat melangsungkan kegiatan Reuni 212 pada Kamis esok.

Penutupan jalan di seputaran Patung Kuda dan Kawasan Monas akan dimulai pada pukul 24.00 WIB sampai Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB.
Para pengendara yang hendak melintasi kawasan tersebut diimbau untuk mencari jalur alternatif.