Lika-liku Proyek Ratusan Titik Sumur Resapan Anies, Dikritik Habis-habisan, Anggaran Berujung Dihapus DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com – Apakah sumur resapan efektif mengendalikan banjir di Jakarta? Seberapa jauh kemampuannya mempercepat surutnya genangan?

Hingga saat ini, belum ada studi yang valid untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Diskursus yang terbangun soal program ini sebatas adu klaim antara pihak yang kontra dan pro.

Kedua pihak sama-sama mendasarkan argumen mereka pada contoh-contoh kasus di lapangan yang belum tentu mewakili kenyataan secara keseluruhan.

Pihak yang kontra, ambil contoh Ferdinand Hutahaean, mempertanyakan mengapa sumur resapan dibangun di atas trotoar di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menyoroti pembangunan sumur resapan di badan jalan yang membuat permukaan jalan tak lagi mulus dan membahayakan.

Sementara itu, Pemprov DKI selaku empunya hajat, memberi klarifikasi bahwa sumur resapan di atas trotoar tetap dapat menyimpan air melalui mekanisme tali air dan bak kontrol.

Dalam kesempatan lain dengan salah satu stasiun televisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendemonstrasikan bagaimana sumur resapan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, bisa mengendalikan genangan.

Dalam podcast "Close The Door" besutan pesohor Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, Anies bahkan menjawab soal unggahan-unggahan netizen yang menunjukkan sumur resapan tidak efektif.

“Ada 26.000 (titik sumur resapan). Kalau cuma mau cari 2-3 biji (yang tidak efektif) pasti ketemu lah. Come on,” kata Anies.

Telan ratusan miliar

Yang jelas, pembangunan sumur resapan di Jakarta sejauh ini telah menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pernah mengungkapkan, kebutuhan Ibukota atas keberadaan sumur resapan mencapai 1,8 juta titik.

“Yang dimaksud 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun,” kata Riza pada 24 Februari 2021 lalu.

Anggaran paling besar untuk program sumur resapan digelontorkan pada 2021 ini, dengan nominal Rp 411 miliar.

Targetnya, tahun ini dibangun 26.932 titik sumur resapan yang mampu menampung 53.050 meter kubik air.

Sejauh ini, sedikitnya baru 19.042 titik sumur resapan yang telah direalisasikan, sehingga baru sanggup menyimpan 37.369 meter kubik air.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, tujuan proyek ini adalah untuk mengisi ulang ketersediaan air tanah, selain mengendalikan genangan yang bersifat lokal.

Namun, hal ini tak membuat pihak-pihak yang kontra terhadap program ini berhenti melancarkan kritik.

DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu pihak yang paling getol.

Mayoritas partai di parlemen mendesak program ini dievaluasi besar-besaran.

Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP.

Secara perolehan kursi, 6 partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang bermitra kerja dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), bahkan tak segan mengancam akan menghapus usulan anggaran sumur resapan pada RAPBD 2022.

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, kepada Kompas.com pada Senin (15/11/2021).

"Saya minta dievaluasi lah. Saya berharap SDA mengevaluasi yang baru dibangun dan betul-betul di titik yang tepat tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," kata politikus PDI-P itu.

Padahal, menurut keterangan tertulis dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (1/12/2021), Dinas SDA DKI Jakarta bersiap menerapkan inovasi drainase vertikal, dengan menggalakkan pembangunan sumur resapan tipe waduk pada 2022.

Berujung dihapus

Ida "mengancam" akan mencoret anggaran sumur resapan ketika anggaran itu masih bergulir di tingkat Komisi D.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan pembangunan sumur resapan dengan kisaran nominal Rp 322 miliar kepada Dewan untuk dianggarkan pada 2022.

Begitu masuk di tingkat komisi, Ida cs. akhirnya memutuskan untuk memangkas usulan itu jadi hanya Rp 120 miliar.

Usulan itu kemudian dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk dilakukan finalisasi dengan anggota Dewan lintas komisi dan fraksi.

Dalam rapat Banggar pada 24 November 2021 itu, akhirnya forum menyepakati untuk mencoret anggaran untuk pembangunan sumur resapan.

Prasetio Edi Marsudi yang sekaligus menjabat Ketua Banggar disebut sebagai pihak yang mengusulkan dihapusnya anggaran itu.

"Itu sih Ketua Banggar sendiri, gitu," kata Wakil Ketua Komisi D/Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, kepada wartawan pada Rabu (1/12/2021).

Nova melanjutkan, dalam rapat yang dihelat hingga tengah malam itu, seluruh anggota Banggar juga menyepakati usulan Prasetio sehingga Prasetio mengetuk palu.

Terpisah, Ida Mahmudah juga menyebut bahwa dalam rapat itu, sebagian anggota Banggar mengajukan komplain soal program ini.

"Kalau dari kami, komisi, (usulannya) masih Rp 120-an miliar, itu dari pimpinan komisi--saya selaku wakil ketua komisi dan ketua komisi kami," sebut Nova.

"Terakhir, istilahnya, yang memutuskan adalah pimpinan Banggar yang paling utama. Yang paling utama kan Ketua Banggar besar gitu kan, jadi murni untuk menjadikannya nol," imbuh politikus Nasdem itu.