Anies Tak Restui Reuni 212 di Patung Kuda, Demi Pencitraan untuk Pilpres?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut sebagai pihak yang tak merestui acara reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/12/2021) kemarin. Akibat tak direstui Anies, kepolisian pun memblokade akses massa menuju lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, kepolisian melarang massa untuk menggelar reuni di Patung Kuda karena mengikuti sikap pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Silahkan tanya Pak Gubernur, Satgas Covid-19 DKI, kenapa enggak mengeluarkan rekomendasi?" ujar Zulpan kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Zulpan membantah Polda Metro Jaya telah bersikap diskriminatif karena sebelumnya membiarkan buruh demo di kawasan Patung Kuda.

Ia kembali menegaskan, Pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dahulu tidak memberikan surat rekomendasi izin untuk agenda reuni 212. Padahal, rekomendasi itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin keramaian dari kepolisian.

"Kemudian izin tempat juga tidak didapat dari Pemerintah Daerah. Pak Gubernur DKI kan tidak memberikan izin, Pak Anies ya, sehingga tidak bisa dilakukan," ungkap Zulpan.

Sementara itu, Anies Baswedan tidak berkomentar saat ditanya terkait acara Reuni 212. Dia hanya melempar senyum sambil mengangkat jempol kanannya.

Hubungan Anies dan 212

Aksi 212 awalnya digelar oleh massa di halaman Monumen Nasional, Jakarta, pada Jumat 2 Desember 2016 lalu. Aksi yang disokong sejumlah ormas Islam tersebut bertujuan untuk menuntut gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap telah menodai agama.

Anies yang saat itu menjadi penantang Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 otomatis mendapatkan keuntungan dari aksi kelompok ini. Ia unggul mengalahkan Ahok di putaran kedua Pilgub DKI. Sementara Ahok pun akhirnya dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Usai menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies tak pernah absen menghadiri reuni 212 pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pada tahun 2020, Anies tak mengizinkan acara reuni 2020 digelar karena saat itu kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Saat itu, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum memang belum diperbolehkan.

Aksi 212 pun akhirnya digelar virtual, namun Anies tidak hadir dalam acara itu.

Pada akhir tahun 2021, seiring dengan terus menurunnya angka kasus Covid-19, aksi unjuk rasa sudah bisa dilakukan. Demo serikat buruh yang menuntut kenaikan nilai Upah Minimum Provisi beberapa kali digelar di kawasan Patung Kuda dan di depan Balai Kota DKI. Anies bahkan sempat dua kali menemui massa buruh.

Meski demikian, Anies tetap tidak mengizinkan reuni 212 digelar di Jakarta. Massa yang datang dari berbagai penjuru pun diblokade oleh polisi dan diminta berputar balik.

Demi Pilpres 2024?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Anies kini mulai menjaga jarak dengan kelompok gerakan 212.

"Anies terlihat mulai menjaga jarak demi kepentingan Pilpres 2024. Jangankan hadir, bahkan tahun ini izin acaranya saja tidak dikasih," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (2/12/2021).

Ujang menilai langkah Anies menjaga jarak dari kelompok 212 adalah suatu langkah politik yang wajar. Sebab, kedekatan dengan kelompok 212 yang selama ini kerap diidentikkan dengan kelompok islam garis keras bisa merugikan Anies.

"Kalau Anies masih dekat (dengan 212), dia akan dituduh radikal oleh lawan politiknya," kata Ujang.

Apalagi, jumlah massa pendukung dan simpatisan gerakan 212 juga tidak signifikan untuk kancah politik nasional. Pada 2016 silam, Anies boleh jadi diuntungkan dengan gerakan kelompok itu yang menuntut gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dipenjara atas penistaan agama.

Namun, Ujang menilai lanskap politik nasional akan sangat berbeda. Oleh karena itu, Anies terpaksa melupakan kelompok yang sudah berjasa membawanya ke kursi DKI 1.

"Anies kalau hanya didukung 212 itu sesuatu kekurangan. Anies kalau mau capres harus didukung semua kalangan," ucap Ujang.

Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kedekatan Anies dengan kelompok islam tertentu membuat elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu stagnan.

"Anies tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kelompok Islam tertentu. Memang solid pendukungnya, tapi kan tidak bisa melebar ke mana pun, karena kelompok lain agak sulit merapat. Wajah agamanya terlampau dominan," jelas Adi.

Oleh karena itu, Adi menilai wajar jika belakangan Anies berupaya memoles dirinya agar terlihat pro keberagaman. Ini ditunjukkan Anies saat bertemu dengan Ketua Perwakilan Wilayah Nadhlatul Ulama Jawa Timur, Marzuki Mustamar.

Adi menilai kunjungan itu merupakan hasil kalkulasi politik yang matang karena selama ini Anies dianggap hanya mewakili basis pemilihnya di Pilkada Jakarta 2017 yang sarat politik identitas.

“Karena basis Nahdliyin (warga NU) yang selama ini memang punya tarikan mazhab yang agak beda dengan basis (pemilih) Anies. Kelompok Nahdliyin kan agak susah menerima Anies karena Anies terlampau dekat dengan kelompok-kelompok yang dianggap tidak plural itu,” ungkap Adi.