JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak bertanya kepada jajaran direksi Transjakarta apakah bisa memaafkan kecelakaan yang terjadi jika korban adalah kerabat mereka sendiri.
Dia juga mengungkapkan hal serupa kepada Plt Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi.
"Apakah Pak Riyadi bisa memaafkan kalau korban adalah istri bapak?" kata Gilbert dalam rapat kerja Komisi B bersama direksi Transjakarta dan eksekutif, Senin (6/12/2021).
Gilbert mengatakan, kematian dua orang akibat kecelakaan bus transjakarta 25 Oktober 2021 merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Jika kecelakaan Transjakarta kembali memakan korban, kata Gilbert, Gubernur DKI harus bertanggung jawab langsung atas nyawa yang melayang.
"Anda bertanggung jawab lho. Kalau ada kematian lagi, Gubernur bertanggung jawab," tutur dia.
Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, susah merasakan menjadi korban yang ditinggalkan oleh keluarga.
Apalagi korban bukan hanya luka-luka, tetapi meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Transjakarta.
"Kita memang tidak tahu rasanya menjadi korban kalau kita tidak mengalami sendiri. Tetapi ini adalah realita sendiri," kata Gilbert.
Jajaran direksi PT Transjakarta dipanggil oleh DPRD DKI setelah sejumlah busnya terlibat kecelakaan.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya memaparkan jumlah kecelakaan bus transjakarta sepanjang Januari hingga Oktober 2021.
Dalam dokumen yang dia paparkan, ada 502 kecelakaan yang melibatkan bus transjakarta, paling banyak terjadi pada Januari 2021 yakni sebanyak 75 kecelakaan.
"Jadi ini belum termasuk yang kemarin di bulan November ini," ujar Yana.
Pada Februari 2021, ada 63 kasus kecelakaan bus transjakarta. Sementara itu, pada Maret ada 72 kasus dan April ada 55 kecelakaan.
Kecelakaan bus transjakarta pada Mei 2021 menurun jadi 54 kasus, Juni 48 kasus, Juli 44 kasus, Agustus 22 kasus, September 42 kasus, dan Oktober 27 kasus.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/06/16041731/kepada-dirut-transjakarta-dan-pejabat-dki-anggota-dprd-bagaimana-jika