Salin Artikel

Dinilai Keputusan Sepihak, Kadin DKI Tolak Kenaikan UMP Jakarta yang Ditetapkan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menolak revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penentuan revisi kenaikan UMP tersebut dilakukan sepihak oleh Anies.

"Kadin DKI Jakarta mendapatkan keluhan dari dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta atas kenaikan UMP yang dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Diana dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Diana mengatakan, kenaikan UMP 0,8 persen yang sebelumnya ditetapkan, dilakukan sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Kenaikan sebesar 0,8 persen sudah dibicarakan dari unsur organisasi pengusaha, pemerintah, serikat buruh dan akademisi pada November 2021.

"Penetapan UMP DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.935 sebagaimana diumumkan pada bulan November 2021 ini juga berpedoman pada PP Nomor 36 tahun 2021, kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak," kata dia.

Menurut Diana, Pemprov DKI Jakarta seharusnya lebih bijak dalam penetapan UMP karena saat ini kondisi perekonomian dalam tahap perbaikan akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan menaikan UMP menjadi 5,1 persen dianggap tidak tepat bagi para pengusaha karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga konsumsi rumah tangga.

"Ditambah rata-rata para pengusaha kecil yang akan semakin berat untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, sehingga alih-alih membuat kebijakan yang berkeadilan malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari SDM yang berkualitas," ujar dia.

Untuk menolak keputusan Anies tersebut, Kadin Jakarta akan mengikuti ketentuan UMP yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar 0,8 persen.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.614.854.

Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies, Sabtu.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/19/13042901/dinilai-keputusan-sepihak-kadin-dki-tolak-kenaikan-ump-jakarta-yang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Anies Klaim Warga Jepang Merasa Nyaman Jalan Kaki dan Naik Transportasi Umum di Jakarta...

Saat Anies Klaim Warga Jepang Merasa Nyaman Jalan Kaki dan Naik Transportasi Umum di Jakarta...

Megapolitan
BUMD DKI Food Station Gandeng IPB untuk Genjot Program Pangan Murah di Jakarta

BUMD DKI Food Station Gandeng IPB untuk Genjot Program Pangan Murah di Jakarta

Megapolitan
Mobil Dinas Presiden Soekarno hingga Jokowi Dipamerkan di Sarinah, Ada Kendaraan Antipeluru

Mobil Dinas Presiden Soekarno hingga Jokowi Dipamerkan di Sarinah, Ada Kendaraan Antipeluru

Megapolitan
Ancol Perkenalkan Jagat Rimba sebagai Produk Kekayaan Intelektual Baru dalam Jakarnaval 2022

Ancol Perkenalkan Jagat Rimba sebagai Produk Kekayaan Intelektual Baru dalam Jakarnaval 2022

Megapolitan
Saat Anak-anak 'Paduan Suara Merah Putih' Gelar Konser di Area Car Free Day, Sambut HUT Ke-77 RI...

Saat Anak-anak "Paduan Suara Merah Putih" Gelar Konser di Area Car Free Day, Sambut HUT Ke-77 RI...

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Simak Tata Tertibnya

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Simak Tata Tertibnya

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Perempuan di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Perempuan di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Megapolitan
Pengacara Bharada E Jabat Ketua Badan Hukum PDI-P DKI, DPD Partai: Enggak Ada Masalah...

Pengacara Bharada E Jabat Ketua Badan Hukum PDI-P DKI, DPD Partai: Enggak Ada Masalah...

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Lapak Rongsokan di Cakung Kebakaran

Diduga Korsleting Listrik, Lapak Rongsokan di Cakung Kebakaran

Megapolitan
Seorang Perempuan Diduga Dilecehkan Pria di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Seorang Perempuan Diduga Dilecehkan Pria di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Megapolitan
Tebet Eco Park Berbenah Selama 2 Bulan Ditutup: Tambah Fasilitas hingga Syarat Masuk Pakai Aplikasi

Tebet Eco Park Berbenah Selama 2 Bulan Ditutup: Tambah Fasilitas hingga Syarat Masuk Pakai Aplikasi

Megapolitan
Disebut Jadi Kandidat Cagub DKI, Bupati Tangerang: Belum Waktunya Bicara Pilkada

Disebut Jadi Kandidat Cagub DKI, Bupati Tangerang: Belum Waktunya Bicara Pilkada

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pengunjung Wajib Daftar lewat JAKI

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pengunjung Wajib Daftar lewat JAKI

Megapolitan
Setelah 2 Bulan Tutup, Tebet Eco Park Kembali Dibuka Mulai Besok

Setelah 2 Bulan Tutup, Tebet Eco Park Kembali Dibuka Mulai Besok

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Setelah Hilang Kendali dan Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Pengendara Motor Tewas Setelah Hilang Kendali dan Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.