Anies Sebut Revisi UMP Sebesar 5,1 Persen Keadilan bagi Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (19/12/2021).

Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, mencapai Rp 225.667, lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp 37.749.

Anies menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen.

Besaran itu berbanding jauh dengan kenaikan UMP tahun 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749, sebagaimana formula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menialai bahwa formula UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Sebabnya, formula kenaikan UMP tersebut lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta yang sebesar 1,1 persen.

"Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan," kata dia.

Adapun revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.

Anies menjelaskan, keputusannya itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," tutur Anies.