Salin Artikel

Apindo Akan Gugat Kenaikan UMP DKI, KSPI: Jangan Siram Bensin ke Api, Nanti Buruh Makin Keras Melawan

Menurut dia, Apindo seharusnya tidak perlu menyiram bensin ke dalam api sehingga malah membuat masalah semakin pelik.

"Jangan siram bensin ke dalam api, sikap Apindo ini karena pengusaha dapat untung (dengan UMP naik), daya beli meningkat kok," ujar Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/12/2021).

Iqbal mengatakan, sejak awal KSPI tidak mempermasalahkan apabila pengusaha yang usahanya terdampak pandemi tidak menaikkan upah minimum pekerjanya.

Contohnya yakni pengusaha di bidang pariwisata, travel, atau maskapai penerbangan, sepanjang dibuktikan dengan laporan keuangan selama dua tahun.

Oleh karena itu, Iqbal pun mempertanyakan protes Apindo atas kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen.

"Ketua dan yang mengaku pengurus kebakaran jenggot? Ada apa ini? Apindo mewakili suara siapa?" kata dia.

Iqbal menilai, gugatan terhadap surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang kenaikan UMP tersebut hanya akan memancing gerakan perlawanan buruh yang lebih keras, tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Iqbal juga turut mempertanyakan apakah Apindo mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 4-5 persen sehingga upah minimum akan menjadi dasar.

"Jadi kalau Apindo ingin PTUN-kan (SK Gubernur), coba periksa dulu perusahaan mana saja yang mau PTUN-kan? Jangan menyiram bensin ke dalam api, nanti eskalasi perlawanan buruh makin keras terus," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan berkeberatan dengan keputusan UMP Jakarta naik 5,1 persen dan berencana menggugat ke PTUN.

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Nurjaman.

Pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen karena selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

Menurut dia, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

Anies telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85 persen pada 21 November 2021 dengan menerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 Tahun 2021 soal UMP DKI 2022.

Namun, peraturan tersebut direvisi dan Anies pun menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sehingga menjadi Rp 4.641.854.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/20/18551481/apindo-akan-gugat-kenaikan-ump-dki-kspi-jangan-siram-bensin-ke-api-nanti

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompor Ditinggal saat Memasak, Warung Makan hingga Salon Kecantikan Hangus Terbakar

Kompor Ditinggal saat Memasak, Warung Makan hingga Salon Kecantikan Hangus Terbakar

Megapolitan
Keenam Terdakwa Akui Pukul Ade Armando di Pipi hingga Pelipis

Keenam Terdakwa Akui Pukul Ade Armando di Pipi hingga Pelipis

Megapolitan
Unjuk Rasa Selesai, Massa Buruh Tinggalkan Kawasan Gedung DPR

Unjuk Rasa Selesai, Massa Buruh Tinggalkan Kawasan Gedung DPR

Megapolitan
Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Megapolitan
Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Megapolitan
Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Megapolitan
Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Megapolitan
Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Megapolitan
Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Megapolitan
6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

Megapolitan
Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Megapolitan
Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Megapolitan
Aniaya Pacar di Bangka Jaksel, Petugas PPSU Ditetapkan sebagai Tersangka

Aniaya Pacar di Bangka Jaksel, Petugas PPSU Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.