Salin Artikel

Mempertanyakan Landasan Hukum Anies yang Naikkan UMP 2022 Sebesar 5,1 Persen...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awalnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 0,8 persen.

Namun, karena dinilai tidak sesuai rasa keadilan, UMP tersebut direvisi dan dinaikkan menjadi 5,1 persen.

Pada saat pertama kali menetapkan UMP, Anies berpedoman dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur mengenai formula penghitungan kenaikan upah minimum.

PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui beleid itu, penghitungan UMP sudah baku. Pintu negosiasi antara pengusaha, pemerintah, dan buruh, seperti yang selama ini dilakukan, otomatis tertutup.

Sebab, dalam menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat tunggal, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga berwenang.

Pemerintah daerah juga secara praktis kehilangan keleluasaan karena segalanya telah bersifat baku dari aturan yang diteken pemerintah pusat.

Sehingga jika dihitung berdasarkan formula tersebut UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935, naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan 2021.

Penolakan buruh

Keputusan Anies itu pun menuai kritik dari para buruh. Buruh berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI sebagai bentuk protes.

Anies pun sempat menemui buruh yang berdemonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada 29 November 2021.

Sambil duduk meleseh bersama massa buruh, Anies mengakui bahwa kenaikan UMP yang sudah ditetapkan di Jakarta sangatlah kecil.

Namun, Anies mengaku tidak bisa berbuat banyak karena hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies.

Surati pemerintah pusat dan revisi

Berupaya mencari solusi atas suara buruh, Anies pun menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Surat dengan nomor 533/-085.15 itu memuat beberapa poin yang intinya meminta Kemenaker kembali mengkaji kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan rata-rata UMP per tahun.

Sebab, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," tulis Anies.

Anies juga menyebutkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor usaha terpengaruh pandemi Covid-19. Bahkan, kata Anies, ada beberapa sektor yang pertumbuhannya meningkat.

Hingga akhirnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,8 persen jadi 5,1 persen.

Dengan revisi itu, maka nilai UMP DKI 2022 naik Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara terkait dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan UMP tersebut belum diketahui karena dasar mengupahan hanya diatur pemerintah pusat melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 itu.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," kata dia.

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Dinilai langgar aturan

Namun, rupanya revisi besaran kenaikan UMP DKI itu tak berdasarkan persetujuan Kemenaker.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP DKI pada 2022 telah bertentangan dengan formula baru dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya," kata dia.

Berdasarkan penghitungan dengan PP 36 Tahun 2021, Kemenaker menetapkan rata-rata kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.

Chairul pun mengatakan, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai aturan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengaku belum bisa menyebut ada atau tidaknya pelanggaran dalam revisi kenaikan UMP DKI 2022.

Butuh pendalaman terlebih dulu untuk Kemendagri menentukan apakah langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu termasuk kategori pelanggaran.

“Kami tidak bisa katakan itu (ada pelanggaran) dulu. Nanti, pastinya teman-teman dari Ditjen Bangda (Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah) akan mencoba mempelajari itu dulu ya,” kata Akmal ditemui di Perpustakaan Nasional, Selasa (21/12/2021) siang.

“Kita sedang pelajari. Dinamika itu kebetulan ada di Ditjen Bangda. Nanti kami akan coba komunikasikan dengan dirjen terkait,” ujarnya.

Selain itu, Akmal juga mengaku belum menerima usul dari Kemenaker terkait rencana pemberian sanksi kepada Anies.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/22/06204261/mempertanyakan-landasan-hukum-anies-yang-naikkan-ump-2022-sebesar-51

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 224, Total Kasus Covid-19 di Tangerang Tembus 80.240

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 224, Total Kasus Covid-19 di Tangerang Tembus 80.240

Megapolitan
Seorang Santri di Kabupaten Tangerang Tewas, Diduga Dianiaya Temannya

Seorang Santri di Kabupaten Tangerang Tewas, Diduga Dianiaya Temannya

Megapolitan
BPBD DKI: Waspadai Banjir Rob 7-13 Agustus di Pesisir Jakarta

BPBD DKI: Waspadai Banjir Rob 7-13 Agustus di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Perjuangan Keluarga Cari Keadilan untuk Akseyna, Surati Kompolnas tapi Lagi-lagi Kecewa

Perjuangan Keluarga Cari Keadilan untuk Akseyna, Surati Kompolnas tapi Lagi-lagi Kecewa

Megapolitan
Tabrak Pembatas Fly Over Kemayoran, Pemotor Terjun Bebas hingga Terluka Parah

Tabrak Pembatas Fly Over Kemayoran, Pemotor Terjun Bebas hingga Terluka Parah

Megapolitan
Kantor Pusatnya Kebakaran, Pegadaian Pastikan Tak Ada Gangguan Pelayanan

Kantor Pusatnya Kebakaran, Pegadaian Pastikan Tak Ada Gangguan Pelayanan

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling Ditabrak Pengendara Mobil di Jakarta Barat

Pedagang Kopi Keliling Ditabrak Pengendara Mobil di Jakarta Barat

Megapolitan
Banjir di Cipulir Sudah Surut, Kini Jalan Sudah Bisa Kembali Dilintasi Kendaraan

Banjir di Cipulir Sudah Surut, Kini Jalan Sudah Bisa Kembali Dilintasi Kendaraan

Megapolitan
UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 276, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 96.228

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 276, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 96.228

Megapolitan
Simak Syarat dan Lokasi Pelayanan SIM di Kota Bekasi Pekan Ini

Simak Syarat dan Lokasi Pelayanan SIM di Kota Bekasi Pekan Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Istri Ferdy Sambo Berkunjung ke Mako Brimob | Rumah Pribadi Ferdy Sambo Ditempati Orang Tuanya

[POPULER JABODETABEK] Istri Ferdy Sambo Berkunjung ke Mako Brimob | Rumah Pribadi Ferdy Sambo Ditempati Orang Tuanya

Megapolitan
Perjalanan Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Roy Suryo: Lapor Pertama Kali, Kini Ditahan

Perjalanan Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Roy Suryo: Lapor Pertama Kali, Kini Ditahan

Megapolitan
Burung Kesayangannya Kalah Lomba, Anies: Yang Penting Senang

Burung Kesayangannya Kalah Lomba, Anies: Yang Penting Senang

Megapolitan
Update Kasus Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Tembok Masih Berdiri Tegak dan Mediasi Tak Kunjung Berhasil

Update Kasus Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Tembok Masih Berdiri Tegak dan Mediasi Tak Kunjung Berhasil

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.