Wagub DKI: Uang Rp 8 T Mengendap di Bank karena Baru Ditransfer Kemenkeu Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi penjelasan soal pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait endapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 12,953 triliun di bank umum.

Riza mengatakan, uang triliunan rupiah yang disebut mengendap di bank itu merupakan uang bagi hasil dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

DKI mendapat uang bagi hasil sebesar Rp 5 triliun yang pembayarannya ditunda. Pembayaran baru dilakukan pada 17 Desember 2021.

"Beberapa hari sebelum tahun baru masuk lagi Rp 3 triliun jadi kita di ujung (tahun 2021) masuk lagi," kata dia.

Total uang transfer dari Kemenkeu sebesar Rp 8 triliun tersebut tidak bisa dibelanjakan karena sudah memasuki akhir tahun, sehingga kemudian disimpan di bank.

Sisanya, Riza tidak menjelaskan uang yang disimpan di bank merupakan APBD atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun, terkait APBD, kata Riza, DKI Jakarta berhasil menyerap sebesar 88,2 persen dari target 91 persen.

Menurut dia, serapan APBD 88,2 persen merupakan angka yang tinggi. Serapan anggaran tidak mencapai target karena tiga hal, yaitu karena efisiensi lelang yang terjadi, ada pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, terakhir karena menunggu proses audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun, Riza memastikan tidak ada program strategis yang tertunda akibat efisiensi dan proses audit.

"Alhamdulillah program yang strategis terlaksana dengan baik," kata Riza.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada sepuluh pemprov dengan simpanan kas daerah tertinggi. Provinsi yang yang memiliki simpanan tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan angka Rp 12,95 triliun.

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kami sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Tito, Senin (27/12/2021).

Tito mengatakan, simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak. Terlebih lagi, kata Tito, ada dana yang didepositokan.

(Penulis : Singgih Wiryono | Editor : Nursita Sari)