Luhut: Isu Jakarta Tenggelam Jadi Alarm bagi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat turun tangan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah ibu kota tenggelam di masa mendatang. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tanah Jakarta yang terus turun dari tahun ke tahun adalah persoalan serius.

"Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah," kata Luhut dikutip dari siaran pers yang dirilis Pemprov DKI Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Luhut menyebutkan, salah satu penyebab permukaan tanah Jakarta terus turun adalah penggunaan air tanah secara terus-menerus oleh masyarakat.

Pemerintah pun merespons hal tersebut dengan program penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono telah menandatangani nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) mengenai program penyediaaan air minum perpipaan itu, Senin (3/1/2022). Penandatanganan itu juga turut disaksikan oleh Luhut.

"Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat," ujar Luhut.

Dengan penandatanganan MoU tersebut, Pemerintah Pusat akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun sebuah perencanaan bersama yang menyinergikan proyek inisiatif Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Isi MoU itu mencakup perincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat.

"Meskipun kita semua terdampak Covid-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat. Nota kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut," lanjut Menko Luhut.

Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.

Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus-menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Gubernur DKI Jakarta pun menyambut baik kerja sama antara Pemrpov DKI dan Pemerintah Pusat ini. Ia menargetkan tak ada lagi warga Jakarta yang menggunakan air tanah pada 2030.

"Tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan," ujarnya.