Wali Kota Jakarta Utara Minta Larangan Penggunaan Air Tanah Dipatuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim meminta aturan soal larangan penggunaan air tanah ditaati. Pasalnya, penurunan air tanah di Jakarta Utara terjadi cukup signifikan.

"Penurunan air tanah terutama yang sudah berlebihan ini memang sudah dilarang (penyedotannya) di Jakarta Utara," kata Ali, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (7/1/2022).

Ali mencontohkan, saat ini tinggi permukaan tanah di tanggul-tanggul laut sudah di bawah permukaan air laut. Hal ini diakibatkan oleh penurunan permukaan air tanah.

"Kalau terus disedot (air tanah), ini akan terus menurun. Oleh karena itu saya minta untuk dimengerti bersama aturan ini untuk ditaati," kata Ali.

"Jangan sampai ada yang melanggar dan tidak ada lagi yang menyedot air tanah berlebihan di Jakarta Utara," lanjut dia.

Sebagai alternatif, ujar Ali, sumber air di Jakarta Utara menggunakan suplai dari beberapa operator melalui jaringan pipa.

Saat ini, kata dia, operator air seperti PAM Jaya, Palyja, dan Aetra, telah menyuplaial air bersih perpipaan hingga pelosok Jakarta Utara.

"Kalau belum sampai, perpipaannya ada sedikit atau beberapa lokasi saja, maka disiapkan dengan master meter, disuplai dengan air-air bersih melalui master meter di sana," kata dia.

"Jadi untuk kebutuhan air bersih bisa disuplai air perpipaan," ucap dia.

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melarang penggunaan air tanah bagi sebagian pemilik bangunan di Jakarta mulai 2023.

Larangan mengambil dan menggunakan air tanah di Jakarta tersebut disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021.

Melalui aturan tersebut, Anies melarang pemilik bangunan memanfaatkan air tanah pada 1 Agustus 2023 mendatang.

"Setiap pemilik/pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023 kecuali untuk kegiatan dewatering," bunyi pasal 8 Pergub tersebut.

Namun, tidak semua pemilik bangunan di Jakarta dilarang memanfaatkan air tanah. Dalam pasal 2 disebutkan, larangan mengambil dan menggunakan air tanah hanya dilakukan pada bangunan di Zona Bebas Air Tanah.

Zona tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.