Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Naik, Wakil Ketua: Menurut Kami, Ekonomi Sudah Membaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta untuk tahun 2022 tercatat naik sebanyak 26,42 miliar dibandingkan dengan anggaran di tahun sebelumnya.

Total anggaran gaji dan tunjangan DPRD DKI di tahun 2022 senilai Rp 177,3 miliar, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.

Di tahun sebelumnya, dana di pos anggaran tersebut berada di angka 150,94 miliar.

Kenaikan signifikan terlihat pada tunjangan perumahan. Jika nilai tunjangan perumahan sebelumnya berjumlah Rp 76,92 miliar, di tahun 2022 ini tunjangan perumahan berkisar antara Rp 102,36 miliar.

Apabila dibagi rata kepada seluruh anggota Dewan yang ada di DKI, maka masing-masing anggota mendapatkan tambahan tunjangan perumahan hingga Rp 80 juta per bulan.

Wakil Ketua DRPD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan di Ibu Kota tersebut.

Menurut Taufik, kenaikan gaji tersebut tidaklah signifikan.

"Ya enggak jauhlah, namanya juga (naiknya) sedikit," kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (7/1/2022).

Politikus Gerindra itu menilai, kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan di DKI dirasa wajar karena penghasilan anggota Dewan tidak pernah naik dalam empat tahun terakhir.

Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan ini berdasarkan pertimbangan peningkatan perekonomian di Jakarta.

"Kami juga enggak sembarang naikin, menurut kami sih ekonomi sudah membaik, APBD juga membaik. Kami sudah 3-4 tahun enggak naik (gaji)," ujar dia.

Taufik menambahkan bahwa kenaikan gaji itu tak banyak membantu keuangan mereka karena banyak kegiatan yang dikurangi, sehingga penghasilan anggota Dewan juga menurun.

"Malah ada yang dikurangi kegiatannya, kunker komisi, gabungan komisi dikurangi, dulu ada sekarang dihilangkan," kata Taufik.

Dengan penambahan gaji tersebut, masing-masing anggota Dewan di DKI bisa mendapatkan dana hingga Rp 139,3 juta per bulan.

Pimpinan Dewan memiliki tambahan dana operasional sebesar Rp 676 juta per tahun. Dana tersebut dibagi untuk lima orang.

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Nursita Sari)