Salin Artikel

Kadin DKI Anggap Pergub Lama Anies tentang Kenaikan UMP 0,85 Persen Masih Berlaku meski Sudah Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi beranggapan pengusaha masih bisa mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 1395 tentang besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang maksimal sebesar 0,85 persen meski Kepgub tersebut sudah direvisi.

Diana mengatakan hal itu bisa dilakukan pengusaha bila tak mampu membayar kenaikan UMP sebesar 5,1 persen sesuai ketentuan Kepgub No. 1517 yang merupakan revisi dari Kepgub No. 1395.

Karena itu ia menilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta tak perlu menggugat Kepgub 1517 yang mengharuskan pengusaha membayar kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen dari UMP 2021.

"Kenapa harus melakukan (gugatan) itu karena toh ada turunan dari kepgub yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Jadi kan kalau memang tidak mampu kan tidak apa-apa, bisa dengan (Kepgub) 1395 (yang menetapkan UMP naik 0,85 persen)," ujar Diana.

Terlebih, kata Diana, ada surat keputusan (SK) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) yang menyatakan bahwa mekanisme pengupahan bagi perusahaan yang tidak tumbuh di masa pandemi Covid-19 akan dibahas lagi.

Diana mengatakan, tujuan Kadin DKI Jakarta menyampaikan sikap terkait gugatan yang diajukan Apindo yakni hanya ingin menjaga kondusivitas di DKI Jakarta.

Ia pun menegaskan, Kadin DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Apindo DKI. Apindo DKI, lanjut Diana, hanya asosiasi yang berada di bawah Kadin.

"Pertimbangannya bahwa kami (Kadin) lebih mementingkan kondusivitas," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Apindo DKI Jakarta resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut dilayangkan Apindo DKI pada Kamis (13/1/2022) lalu seperti tertuang dalam situs sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta.

Dalam gugatan tersebut, Apindo DKI Jakarta menuntut Anies mencabut Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 yang mengatur UMP naik 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Apindo juga menuntut Anies memberlakukan kembali Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 yang mengatur UMP hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Ada lima tuntutan dalam gugatan dengan nomor 11/G/2022/PTUN.JKT tersebut, yaitu:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
  2. Menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat.
  3. Mewajibkan kepada tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat.
  4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Ada tiga penggugat yang melayangkan gugatan atas kebijakan Anies merevisi UMP DKI Jakarta 2022 dari naik 0,85 persen menjadi menjadi 5,1 persen, yaitu DPP Apindo DKI Jakarta, PT Educo Utama, dan PT Century Textile Industry.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/20/10330411/kadin-dki-anggap-pergub-lama-anies-tentang-kenaikan-ump-085-persen-masih

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Megapolitan
DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Megapolitan
11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Megapolitan
Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Megapolitan
Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Megapolitan
Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Megapolitan
Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Megapolitan
Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Megapolitan
Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Megapolitan
Gapura 'Chinatown' di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Gapura "Chinatown" di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.