Wagub DKI Jakarta: Sekalipun Ada, Omicron Tidak Akan Mengganggu G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, salah satu kegiatan G20 di Jakarta tidak akan terggangu dengan merebaknya penyebaran Covid-19 varian Omicron di Ibu Kota.

Riza yakin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mengatasi varian Omicron di tengah kegiatan G20.

"Menurut beberapa pakar disampaikan juga Pak Menteri, Pak Luhut puncaknya ada Februari, tapi insya Allah kita dapat mengatasi dan mengendalikan, sekalipun ada Omicron tidak akan mengganggu G20," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/1/2022) malam.

Selain itu, Riza juga menegaskan bahwa rangkaian kegiatan acara G20 tidak akan terkendala bencana banjir yang harus diwaspadai karena curah hujan tinggi hingga Februari mendatang.

"Insya Allah banjir dapat kita tangani, kita kendalikan, tidak akan menganggu kegiatan G20 yang direncanakan dipindah dari Bali ke Jakarta," ujar dia.

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan salah satu acara rangkaian kegiatan G20 jalur keuangan (finance track) di Bali. Hal ini dipengaruhi oleh varian Omicron yang berkembang pesat di Tanah Air.

Pembatalan tersebut tercantum dalam Surat Nomor S-3/G20.33/2022 yang bersifat sangat segera. Acara yang dibatalkan adalah penyelenggaraan 2nd FCBD dan 1st FMCBG yang rencananya diadakan 15-18 Februari 2022 di Nusa Dua, Bali.

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris I Panitia Pelaksanaan Pertemuan G20 Bidang Logistik Rudy Rahmaddi itu menyatakan, acara tersebut bakal dipindahkan ke Jakarta.

"Maka dengan ini diberitahukan bahwa penyelenggaraan 2nd FCBD dan 1st FMCBG dipindahkan dari Bali ke Jakarta. Berkenaan dengan hal-hal di atas, maka seluruh agenda kegiatan 2nd FCBD dan 1st FMCBG di Bali dan seluruh rangkaian persiapannya, dibatalkan," tulis surat tersebut dikutip Kompas.com, Kamis (20/1/2022).

Keputusan tersebut memperhatikan perkembangan Covid-19 di tingkat global dan nasional, terutama dari varian Omicron yang tingkat penyebarannya sangat tinggi. Penyelenggara juga mempertimbangkan hasil survei kehadiran (in person) pada delegasi G20.