Pedagang Batasi Penjualan Minyak Goreng karena Stok dari Agen Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sulitnya mendapat minyak goreng tidak hanya dialami konsumen, penjual juga kesulitan karena stok yang terbatas.

Hal ini dialami oleh Onni Cahyani, salah satu penjual minyak goreng di Serang, Banten. 

"Saya jual Rp 32.000, dari agen Rp 30.000. Itu pun agen dapat minyak cuma sedikit dari pabrik, jadi saya juga kebagian sedikit karena harus bagi-bagi," kata Onni kepada Kompas.com, Selasa (8/2/2022).

Onni mengaku mendapat stok minyak goreng dari agen secara terbatas. Hal ini berdampak pada konsumen yang akan membeli minyak goreng darinya.

Dia harus membatasi penjualan agar semua konsumen yang memesan bisa mendapatkan minyak goreng.

"Yang pesan di saya juga jadinya bagi-bagi juga biar kebagian semuanya karena saya hanya jual ke yang pesan saja," kata dia.

Selain itu, Onni juga harus membandingkan harga jual dengan harga di toko ritel modern atau minimarket.

Sebab, di samping terbatasnya produk, harga minyak goreng dari agen sudah cukup tinggi.

"Saya pesan tujuh kerat dapatnya cuma 3 kerat. Tapi yang pesan ke saya cuma dikasih eceran, dan saya jual tergantung stok yang ada," kata dia.

Diberitakan, beberapa waktu terakhir, stok minyak goreng murah di sejumlah toko ritel modern dan pasar tradisional kosong.

Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) baru yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng berlaku pada 1 Februari 2022.

Berdasarkan HET, harga minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, untuk kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, sementara kemasan premium dihargai Rp 14.000 per liter.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui kebijakan minyak goreng satu harga tidak optimal. Lantaran di pasaran masyarakat justru kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Berbanding terbalik saat minyak goreng masih dijual dengan harga tinggi.

"Pada kemasan sederhana alasannya disampaikan karena infrastruktur kemasan belum siap. Kalau belum siap, kita ambil langkah lagi, kita bikin satu harga. Enggak ada alasan lagi semua harus Rp14.000 per liter. Kenyataannya tidak optimal juga," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dikutip dari Kompas TV, Jumat (4/2/2022).