DPRD DKI Khawatir Subsidi Transportasi untuk Tarif Terintegrasi Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan merasa khawatir subsidi transportasi untuk tarif terintegrasi salah sasaran dan tidak diterima oleh warga Ibu Kota.

Menurut Manuara, subsidi bisa saja dimanfaatkan oleh orang di luar DKI Jakarta. Padahal subsidi menggunakan pajak dari warga Jakarta.

"Artinya jika nanti PSO (public service obligation) itu didanai oleh APBD, karena arus yang terbesar nanti (orang-orang) dari Jabodetabek," kata Manuara saat rapat kerja Komisi B di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa memastikan penerima manfaat subsidi transportasi harus didominasi warga Ibu Kota.

"Data yang disajikan terlihat bahwa sebetulnya penerima manfaat terbesar adalah orang-orang yang bermukim di luar Jakarta," tutur politikus PDI-P ini.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak. Dia menilai subsidi triliunan rupiah untuk mewujudkan tarif terintegrasi justru akan dinikmati oleh warga non-DKI Jakarta.

"Berapa kemudian penumpang yang diperkirakan akan berasal dari luar DKI Jakarta yang akan kita subsidi?" tutur Gilbert.

Menurut Gilbert, subsidi transportasi senilai lebih dari Rp 3 triliun setiap tahunnya bisa dialokasikan untuk program lain yang bisa dirasakan langsung oleh warga Jakarta.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun berapa rumah susun di Jakarta," kata dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan subsidi transportasi lebih dari Rp 3 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Subsidi tersebut dikucurkan untuk biaya tiket perjalanan warga untuk tiga BUMD transportasi di Jakarta yaitu Transjakarta, LRT dan MRT.

Tahun 2019, DKI Jakarta mengucurkan Rp 3,1 triliun, 2020 sebesar Rp 3,5 triliun dan Rp 3,8 triliun untuk tahun 2021. Diperkirakan bila tarif terintegrasi diterapkan maka subsidi PSO bisa lebih besar lagi.

Adapun tarif terintegrasi rencananya akan diputuskan bulan ini, Maret 2020 setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Tarif yang diusulkan adalah Rp 10.000 untuk sekali jalan selama durasi tiga jam. Dalam durasi tersebut, penumpang bisa berpindah-pindah moda transportasi tanpa harus menambah biaya tiket.