Menakar Untung Rugi Tarif Integrasi Transportasi Jak Lingko yang Akan Diputuskan Bulan Ini...

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penerapan tarif integrasi masih terganjal persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebutkan, apabila proses persetujuan anggota Dewan berjalan mulus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera membuat peraturan gubernur terkait tarif integrasi tersebut.

"Lalu Gubernur (bisa) menerbitkan Keputusan Gubernur terkait tarif integrasi. Baru langsung kami implementasikan," tutur Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/3/2022).

Transportasi umum yang akan diterapkan tarif integrasi yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta.

Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem terintegrasi yang direncanakan tersebut?

Tarif lebih murah

Syafrin menjelaskan, tarif integrasi akan menjadi lebih murah jika masyarakat melakukan perjalanan menggunakan lebih dari satu moda transportasi.

Dia mencontohkan, tarif MRT dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia saat ini adalah Rp 14.000.

Ketika seorang melakukan perjalanan dari Lebak Bulus menuju Kota Tua, maka ada tambahan biaya menggunakan Transjakarta Rp 3.500 dari Bundaran HI menuju Kota Tua.

Total biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp 17.500.

Sementara itu, jika tarif integrasi diterapkan, warga hanya membayar Rp 10.000 tanpa harus bayar tarif tambahan saat berpindah moda.

"Jadi dapat diskon 7.500, lebih hemat," kata Syafrin.

Memangkas waktu antrean

Syafrin juga menjelaskan, dengan tarif terintegrasi tersebut, pengguna transportasi tidak perlu lagi melakukan tap in saat berpindah moda.

Hal tersebut dinilai bisa memangkas waktu antrean yang biasa terjadi saat harus melakukan tap in atau tap out di sejumlah tempat transit.

Pemangkasan waktu antrean tersebut, tutur Syafrin, akan memberikan kepastian waktu untuk para pengguna transportasi.

Warga jadi bisa lebih memperkirakan kapan harus keluar rumah saat hendak melakukan perjalanan.

Tarif terintegrasi juga diharapkan mampu menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

BUMD merugi di tahap awal

Tarif integrasi yang lebih murah akan menyebabkan tiga badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan menerapkan tarif tersebut merugi di awal.

Ketiga BUMD itu yakni PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT Transjakarta.

Syafrin menjelaskan simulasi kerugian tersebut dengan menjabarkan pendapatan perusahaan tiga tahun terakhir.

Pada 2019, total pendapatan tiga perusahaan pelat merah DKI Jakarta itu mencapai Rp 859 miliar. Namun, jika saat itu diterapkan tarif integrasi, pendapatan mereka akan minus Rp 14 miliar.

Kemudian, tahun 2020, tiga BUMD DKI mencatat pendapatan Rp 380 miliar, tetapi apabila saat itu menerapkan tarif integrasi, mereka akan rugi Rp 6 miliar.

Tahun lalu, MRT, LRT, dan Transjakarta membukukan pendapatan dari tiket sebesar Rp 292 miliar. Jika tahun lalu diterapkan tarif terintegrasi, pendapatan akan minus Rp 4 miliar.

Namun Syafrin optimistis, kerugian tersebut bisa diatasi dengan subsidi untuk transportasi (public service obligation/PSO) di Jakarta yang jauh lebih tinggi, yakni Rp 3 triliun lebih.

Sisi positif lainnya, tarif integrasi diperkirakan mampu meningkatkan jumlah penumpang sebesar 0,1 persen apabila segera diterapkan.

Dengan kenaikan jumlah penumpang, pendapatan yang minus di tahap awal dan bergerak ke angka positif.

Subsidi dikhawatirkan salah sasaran

Kekhawatiran atas sistem tarif integrasi datang dari DPRD DKI Jakarta yang menilai subsidi senilai Rp 3 triliun lebih berpotensi salah sasaran.

Pasalnya, transportasi di Jakarta tak seluruhnya dinikmati warga Jakarta, tetapi juga dinikmati oleh warga di sekitar Jabodetabek.

"Artinya jika nilai PSO itu didanai oleh APBD, karena arusnya yang terbesar nanti (orang-orang) dari Jabodetabek," kata anggota Komisi B Manuara Siahaan, Rabu.

Dia meminta Dishub DKI Jakarta memaparkan data untuk memastikan penerima manfaat subsidi transportasi dengan tarif integrasi adalah warga Jakarta.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B lainnya, Gilbert Simanjuntak. Politikus PDI-P ini menilai subsidi triliunan rupiah justru akan dinikmati oleh warga non-DKI.

Menurut Gilbert, angka Rp 3 triliun bukan angka yang kecil dan bisa dialihkan untuk pembangunan rumah susun yang menjadi kebutuhan utama warga Jakarta.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun beberapa rumah susun di Jakarta," kata Gilbert.