Salin Artikel

Tak Berencana Cabut Laporan Haris-Fatia, Kuasa Hukum Luhut: Ikuti Saja Proses Hukumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang memastikan, kliennya belum berencana mencabut laporan dugaan kasus pencemaran nama baik.

Hal itu disampaikan Juniver menanggapi pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti selaku tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut. 

Fatia meminta Luhut mencabut laporan dan membuktikan bahwa tidak terlibat dalam konflik tambang di Intan Jaya Papua.

"Ya bagaimana kami cabut laporan, sudah diproses kok. Kami hormati proses hukum ini," jelas Juniver saat dikonfirmasi, Selasa (22/3/2022).

Menurut Juniver, kliennya akan tetap mengikuti segala proses hukum di kepolisian hingga ke persidangan. Sebab, pihaknya sudah beberapa kali meminta para tersangka mengklarifikasi pernyataannya soal Luhut.

"Ya sekarang ikuti aja proses hukumnya, karena kami sudah maksimal mengimbau mereka untuk mengklarifikasi pernyataannya yang tidak benar," kata Juniver.

"Kami kirimkan surat dua kali tidak ditanggapi serius. Malah membenturkan opini ke opini," sambung dia.

Selain itu, kata Juniver, para tersangka juga tidak memenuhi panggilan penyidik ketika hendak dimediasi dengan kliennya soal kasus pencemaran baik tersebut.

Dengan begitu, pihak Luhut pun berpandangan bahwa tidak ada iktikad baik dari Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

"Bayangkan sesibuk-sibuknya klien kami luhut di dalam tugasnya sebagai abdi negara, ini dia menyempatkan waktu untuk mediasi. Ternyata rekan-rekan kami Haris Azhar maupun Fatia Maulidiyanti tidak menghormati itu," tutur Juniver.

Diberitakan sebelumnya, Fatia Maulidiyanti meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencabut laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik.

Hal itu disampaikan Fatia saat hendak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).

"Sebetulnya akan sangat gentleman kalau misalkan Pak Luhut mencabut laporannya, dan menghentikan kasus," ujar Fatia.

Selain itu, dia juga berharap Luhut berani membeberkan data-data yang dimilikinya untuk membuktikan ketidak terlibatannya dalam konflik tambang di Intan Jaya Papua.

"Juga membuka fakta bersama untuk memperlihatkan ke publik kalau memang dia tidak terbukti soal konflik tambang di Papua," kata Fatia.

Duduk perkara kasus pencemaran nama Luhut

Kasus dugaan pencemaran nama baik ini berawal dari unggahan video diskusi di kanal YouTube pribadi milik Haris Azhar. Diskusi tersebut dilakukan bersama Fatia.

Kala itu, pada 20 Agustus 2021, Haris mengunggah video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada".

Dalam video tersebut keduanya mengungkapkan nama-nama penguasa yang diduga "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Salah satunya adalah Luhut.

Merespons hal itu, Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Sang Menteri meminta keduanya meminta maaf karena telah menuding Luhut lewat unggahan video tersebut.

Namun, Luhut merasa kedua aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan dan tidak menyampaikan permintaan maaf.

Sampai akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baiknya. Luhut juga menggugat keduanya senilai Rp 100 miliar terkait tudingan tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab oleh kliennya dan Haris.

Menurut Julius, kata "bermain" merupakan cara Fatia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM soal kepemilikan tambang di Intan Jaya.

"Kata ‘bermain' itu ada konteksnya, yaitu kajian sekelompok NGO (non-governmental organization). Kajian itu yang kemudian dijelaskan Fatia dalam bahasa yang sederhana,” ujar Julius.

Setelah menerima laporan Luhut, kepolisian beberapa kali berupaya memediasi pihak Luhut dengan Haris dan Fatia. Namun, mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu.

Penyidik akhirnya melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara kasus pencemaran nama baik itu ke tahap penyidikan pada 6 Januari 2022.

Pemeriksaan Haris dan Fatia pun dilakukan, sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Luhut pada Jumat (18/3/2022) malam.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/22/13363321/tak-berencana-cabut-laporan-haris-fatia-kuasa-hukum-luhut-ikuti-saja

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Megapolitan
Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Megapolitan
Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Megapolitan
Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Megapolitan
Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.