Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota: Selama Saya Menjabat, Tak Ada Persoalan Intoleransi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono merespons hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute yang menyebut Kota Depok menjadi kota yang paling intoleran.

Imam mengatakan, lembaga survei mana pun berhak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota Depok. Akan tetapi, penelitian tersebut harus dilakukan dengan data yang valid.

Ia mengeklaim, Kota Depok mendapat skor 72,7 persen untuk wilayah dengan kerukunan umat beragama.

"Pemerintah sudah mengeluarkan indikator kerukunan umat beragama, dan Depok bagian dari Jawa Barat wilayahnya cukup tinggi, 72,7 persen, artinya cukup baik," ujar Imam di Balai Kota Depok, Senin (4/4/2022).

Menurut Imam, penelitian yang dilakukan Setara Institute hanya berdasarkan data yang diperoleh secara sepihak.

"Dan mereka (Setara Institute) menggunakan data sekunder, sepertinya tidak data primer. Dan saya katakan, lembaga mana pun boleh membuat survei, tetapi hasilnya itu semua orang bisa buat," ujar dia.

Imam mengeklaim, selama ini Pemkot Depok tak memiliki masalah intoleran. Kalaupun ada persoalan, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Selama sejak saya jadi menjabat Wakil Wali Kota, enggak ada persoalan-persoalan terkait intoleran yang sampai ke kami. Saya rasa indeks (dari Setara Institute) tersebut tidak pas. Karena kalau yang pas yaitu dari indeks kerukunan beragama dari Kementerian Agama," kata Imam.

Imam pun khawatir jika lembaga suatu lembaga yang bukan dari berasal pemerintah malah membuat indikator yang menyudutkan sebuah daerah ataupun kota.

"Apalagi kalau hasil itu dipergunakan untuk mengadu domba ya, membuat gelisah bagi masyarakat Kota Depok, ada yang bilang, 'Aduh saya nyesal tinggal di Depok' kan jadi lucu," ujar Imam.

"Segala temuan yang ada itu bukan dijadikan alasan untuk mereka menjelek-jelekan sebuah kota, tapi bagaimana mencari jalan keluar terhadap persoalan itu," tambah dia.

Di sisi lain, menurut Imam, keberadaan FKUB justru bertujuan guna memperkuat umat beragama di Kota Depok.

"Itu tujuannya adalah dibuat agar kita membuat upaya-upaya penguatan forum umat beragama. Untuk menguatkan, bukan malah menjatuhkan daerah," ujar Imam.

Imam berharap jangan sampai survei yang dilakukan Setara Institute memecah belah umat beragama.

"Jangan sampai indikator yang dibuat oleh lembaga yang memang bukan dibuat pemerintah dan malah menjadi masyarakat resah bahkan saling kecurigaan terhadap satu sama lain," pungkas dia.

Penyebab Depok disebut kota intoleran

Baru-baru ini, SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia.

Dalam studinya, SETARA Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di Indonesia.

Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran di Indonesia karena mendapatkan skor paling rendah, yakni 3,577.

Ada empat variabel dan delapan indikator yang dijadikan alat ukur kota paling toleran dan tidak toleran di Indonesia sebagai berikut:

• Regulasi Pemerintah Kota: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya; dan kebijakan diskriminatif.
• Tindakan Pemerintah: Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; dan tindakan nyata terkait peristiwa.
• Regulasi Sosial: Peristiwa intoleransi; dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
• Demografi Agama: Heterogenitas keagamaan penduduk; dan inklusi sosial keagamaan.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.

"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute.

Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

"Jadi bisa dibayangkan, atas dasar perintah wali kota, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel," lanjut Ismail.

"Ini kan problem. Jadi, bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik wali kota yang tidak toleran," imbuh dia.

Pada Oktober 2021, Wali Kota Depok Mohammad Idris ramai dikritik karena mendadak menyegel ulang Masjid Al-Hidayah milik kelompok Ahmadiyah di Sawangan.

Penyegelan tersebut disertai intimidasi, ancaman, serta ujaran-ujaran kebencian dari sekelompok massa yang datang bersama Satpol PP Kota Depok.

"Lawan dari pemimpin yang toleran adalah pemimpin yang intoleran, dan itu terjadi di Depok. Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, dari empat variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik, tetapi tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail.