Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota: Bikin Warga Gelisah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono memprotes hasil survei Setara Institute yang menempatkan Kota Depok sebagai kota paling intoleran.

Ia menyebut penilaian yang dilakukan lembaga itu justru hanya bikin masyarakat Depok resah.

"Apalagi kalau hasil itu dipergunakan untuk mengadu domba ya, membuat gelisah bagi masyarakat Kota Depok. Ada yang bilang 'aduh saya nyesal tinggal di Depok' kan jadi lucu," ujar Imam di Balai Kota Depok, Senin (4/4/2022).

Imam menambahkan, lembaga survei manapun berhak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota Depok. Akan tetapi, penelitian tersebut harus dilakukan dengan data yang valid.

"Jangan sampai indikator yang dibuat oleh lembaga yang memang bukan dibuat pemerintah dan malah masyarakat menjadi resah bahkan saling kecurigaan terhadap satu sama lain," sambung dia.

Menurut Imam, penelitian yang dilakukan Setara Institute hanya berdasarkan data yang diperoleh secara sepihak.

"Dan mereka (Setara Institute) menggunakan data sekunder sepertinya tidak data primer. Dan saya katakan, lembaga manapun boleh membuat survei, tetapi hasilnya itu semua orang bisa buat," ujar dia.

Imam pun mengeklaim selama ini, Pemkot Depok tak memiliki masalah intoleran. Kalaupun ada persoalan, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Selama sejak saya jadi menjabat Wakil Wali Kota, enggak ada persoalan-persoalan terkait intoleran yang sampai ke kami, saya rasa indeks (dari Setara Institute) tersebut tidak pas. Karena kalau yang pas yaitu dari indeks kerukunan beragama dari Kementerian Agama," kata Imam.

Imam mengaku lebih mempercayai indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis Kementerian Agama. Namun, sayangnya indeks itu tidak mengukur kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota, melainkan hanya tingkat provinsi.

"Pemerintah sudah mengeluarkan indikator kerukunan umat beragama dan, Depok bagian dari Jawa Barat wilayahnya cukup tinggi 72,7 persen, artinya cukup baik," ujar Imam.

Penyebab Depok disebut kota intoleran

Baru-baru ini, SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia. Dalam studinya, SETARA Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di Indonesia.

Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran di Indonesia karena mendapatkan skor paling rendah, yakni 3,577.

Ada empat variabel dan delapan indikator yang dijadikan alat ukur kota paling toleran dan tidak toleran di Indonesia sebagai berikut:

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.

"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute. Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

"Jadi bisa dibayangkan, atas dasar perintah wali kota, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel," lanjut Ismail.

"Ini kan problem. Jadi, bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik wali kota yang tidak toleran," imbuh dia.

Pada Oktober 2021, Wali Kota Depok Mohammad Idris ramai dikritik karena mendadak menyegel ulang Masjid Al-Hidayah milik kelompok Ahmadiyah di Sawangan.

Penyegelan tersebut disertai intimidasi, ancaman, serta ujaran-ujaran kebencian dari sekelompok massa yang datang bersama Satpol PP Kota Depok.

"Lawan dari pemimpin yang toleran adalah pemimpin yang intoleran, dan itu terjadi di Depok. Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, dari empat variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik, tetapi tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail.

(Penulis M Chaerul Halim | Editor Ambaranie Nadia Kemala Movanita)