Salin Artikel

LBH Jakarta Nilai Sanksi Administratif soal Pencemaran di Marunda Tak Cukup untuk PT KCN

Hal tersebut disampaikan Jihan saat mendampingi Forum Masyarakat Rusunawa Marunda melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Tanjung Priok Wisnu Handoko di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/4/2022).

"Menurut kami sanksi saja memang tidak cukup, jadi kami akan kawal terus sanksi administratif tersebut," ujar Jihan.

Oleh karena itu, kata dia, selaku kuasa hukum warga Rusunawa Marunda, pihaknya akan terus meminta dokumen lingkungan hidup.

Sebab, dokumen lingkungan hidup merupakan yang paling utama untuk dijadikan pegangan dalam masalah pencemaran akibat debu batu bara tersebut.

"Setelah ini LBH Jakarta bersama teman-teman jaringan lain, khususnya warga, akan meminta yang paling utama adalah dokumen lingkungan hidup, karena kami tidak punya pegangan dokumen lingkungan hidup dari PT KCN untuk pergerakan kami," kata dia.

Hingga saat ini pihaknya terus dioper saat meminta dokumen lingkungan hidup tersebut, antara lain kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Karena itu, dokumen lingkungan hidup ini menjadi satu dari empat poin tuntutan yang ingin disampaikan warga.

Adapun PT KCN mendapat sanksi administratif atas dugaan pencemaran ligkungan akibat debu batu bara di Marunda.

Salah satu sanksi yang harus dilakukan PT KCN adalah membangun tanggul untuk mencegah paparan debu batu bara dari aktivitas bongkar muat.

PT KCN sendiri menyatakan akan melaksanakan sanksi tersebut, tetapi juga melakukan investigasi internal untuk membuktikan apakah benar paparan debu batu bara tersebut berasal dari PT KCN.

Hal tersebut dikarenakan di Pelabuhan Marunda, aktivitas bongkar muat batu bara dilakukan tidak hanya oleh PT KCN.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/05/15042501/lbh-jakarta-nilai-sanksi-administratif-soal-pencemaran-di-marunda-tak

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Megapolitan
Proyek MRT Fase 2A Mulai Memasuki Konstruksi Pintu Masuk Stasiun Monas

Proyek MRT Fase 2A Mulai Memasuki Konstruksi Pintu Masuk Stasiun Monas

Megapolitan
Cerita Pejuang Kemerdekaan di Garis Belakang, Terpaksa Curi Buah untuk Perbekalan Tentara hingga Tukar Beras dengan Senjata Jepang

Cerita Pejuang Kemerdekaan di Garis Belakang, Terpaksa Curi Buah untuk Perbekalan Tentara hingga Tukar Beras dengan Senjata Jepang

Megapolitan
Berlakukan Pergub 23 Tahun 2022, Anies: Untuk Hindari 'Pengusiran Secara Sopan' Karena Pajak

Berlakukan Pergub 23 Tahun 2022, Anies: Untuk Hindari "Pengusiran Secara Sopan" Karena Pajak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
7 Tahun Silam, Warga Kampung Pulo Digusur Paksa, Picu Bentrokan Besar

7 Tahun Silam, Warga Kampung Pulo Digusur Paksa, Picu Bentrokan Besar

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mengenang Kong Usman yang Sudah Berusia Seabad | Gubernur DKI Selalu Ada | Pemilik Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok

[POPULER JABODETABEK] Mengenang Kong Usman yang Sudah Berusia Seabad | Gubernur DKI Selalu Ada | Pemilik Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok

Megapolitan
20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Megapolitan
Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Megapolitan
Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Megapolitan
Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Megapolitan
Mengenal Engkong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Mengenal Engkong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Megapolitan
Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Megapolitan
Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.