Lokasi Demo 11 April oleh BEM SI Bergeser ke DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan seiring dengan adanya aksi demonstrasi di lokasi tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan bahwa kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.

Adapun sebelumnya polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Merdeka seiring dengan rencana awal lokasi demo tersebut.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan menutup sejumlah ruas jalan yang mengarah ke kawasan Gedung DPR/MPR.

Selain itu, pintu keluar tol di sekitar gedung DPR/MPR juga akan ditutup dan dialihkan ke pintu keluar tol lainnya.

Dengan begitu, para pengendara akan diarahkan ke jalur lain dan tidak bisa melintasi lokasi yang menjadi titik aksi demonstrasi.

Berikut rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan Polda Metro Jaya seiring dengan adanya aksi demonstrasi di kawasan Gedung Parlemen:

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin ini.

Bergeser dari lokasi sebelumnya yang direncanakan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ada empat poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal menyebutkan, poin pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi dalam keterangannya.

Poin kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya pada poin ketiga, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen," kata Luthfi.

Poin terakhir, BEM SI endesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.