Puluhan Remaja Diamankan Polisi di Lokasi Demo, 2 Orang Bawa Senjata Tajam

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap puluhan remaja yang diduga hendak menyusup dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin (11/4/2022).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, pemuda tersebut ditangkap karena diduga mengambil kesempatan dalam unjuk rasa untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum.

"Itulah kita antisipasi supaya kegiatan unjuk rasa bisa berlangsung tertib," kata Tubagus di Monas, Senin.

Menurut Tubagus, dari puluhan pemuda yang ditangkap, terdapat dua orang yang membawa senjata tajam.

Polisi langsung mengamankan pemilik senjata tajam tersebut untuk dibawa ke Polda Metro Jaya.

"Ada yang sudah diamankan ke Polda, ada juga yang membawa senjata tajam," kata Tubagus.

Tubagus mengungkapkan bahwa para pemuda tersebut ditangkap di kawasan Monas. Mereka datang dari berbagai daerah dalam Jakarta maupun luar Jakarta.

"Ada macam-macam, ada yang dari Cianjur, ada yang dari anak SMK itu kita tangkap karena sebagian mereka tidak mewakili elemen apa pun," kata dia.

BEM SI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI. Lokasi unjuk rasa berubah dari yang awalnya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ada empat poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa.

Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusrizal menyebutkan, tuntutan pertama yakni mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi, dalam keterangannya, Senin.

Tuntutan kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen," kata Luthfi.

Kemudian, BEM SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.