Salin Artikel

Polemik Program KDS, Anggota DPRD Depok Akan Interpelasi Wali Kota Idris

Alasannya, anggota DPRD menyebutkan bahwa pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak transparan.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi menyatakan, hak interpelasi akan diajukan pada sidang paripurna berikutnya.

"Alhamdulillah kami sudah siap, kami akan luncurkan (interpelasi) pada saat sidang paripurna yang kemungkinan (digelar) Selasa atau Rabu (pekan depan)," kata Babai saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

"Karena interpelasi itu hak bertanya kami kepada wali kota dan wakil wali kota untuk pemerintahan kota," tambahnya.

Babai menuturkan, setidaknya ada beberapa poin yang akan ditanyakan dalam hak interpelasi soal KDS, yakni terkait pemilihan koordinator dan penerima bantuan KDS yang tidak transparan serta kartu KDS yang dinilai dipolitisasi partai penguasa.

"Kemudian bentuk kartu yang sangat identik dengan nilai politis, itu kan contoh, dan banyak hal lagi yang enggak mungkin saya buka sebelum kami laksanakan hak interpelasi," sambung dia.

Babai berujar, hak interpelasi dilakukan bukan semata-mata untuk menghentikan program yang sudah berjalan lama, melainkan mendorong agar Pemerintah kota Depok bersikap transparan dan adil, terlebih berkaitan dengan bantuan untuk masyarakat.

"Sebab dalam interpelasi ini kami bukan lagi memberhentikan program, tapi kami mendorong agar pemerintah benar-benar transparan, adil memberikan kartu KDS itu," pungkas Babai.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan melayangkan mosi tidak percaya kepada Idris.

Puluhan anggota yang melayangkan mosi tidak percaya terdiri dari beberapa fraksi di luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rinciannya, 10 orang dari Fraksi Gerindra, 10 orang dari Fraksi PDI-P, lima orang dari Fraksi Golkar, empat orang dari Fraksi PAN, lima orang dari Fraksi Demokrat-PPP, dan empat orang dari Fraksi PKB-PSI.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya," kata Babai Suhaimi saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2022).

Mereka menuduh program pemerintah dan kebijakan Idris dibumbui oleh kepentingan politik dari partai penguasa.

Kebijakan yang dimaksud adalah program KDS dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak transparan.

"Kami tidak percaya kepada pemerintah dalam dua hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN. Jadi ada dua substansi pokok," ujar dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/13/15411541/polemik-program-kds-anggota-dprd-depok-akan-interpelasi-wali-kota-idris

Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke