Bantah Program KDS Tak Tepat Sasaran, Wakil Wali Kota Depok: Data Diverifikasi Ulang

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah bahwa penyaluran program bantuan sosial Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak tepat sasaran dan tumpang tindih.

Menurut dia, penerima program KDS merupakan warga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan melalui verifikasi berdasarkan parameter kemiskinan Kota Depok.

“Jadi, tidak ada double bantuan, DTKS tersebut diverifikasi ulang untuk memastikan layak atau tidak layak menerima bantuan, jika tidak layak KDS bisa dicabut,” ujar Imam, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Depok, Minggu (15/5/2022).

Imam mengatakan, penerima KDS itu diprioritaskan bagi warga miskin di DTKS yang belum atau tidak mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi. Kemudian, penerima KDS juga harus merupakan warga miskin ber-KTP Depok.

Selain itu, calon penerima KDS yang belum terdaftar juga akan diusulkan masuk dalam DTKS agar bisa mendapatkan akses bantuan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk KDS.

“KDS adalah program tambahan dan pelengkap bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan apa pun, penerima KDS juga tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan pusat lainnya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP),” tutur dia.

Adapun program KDS tengah menjadi soroton sejumlah anggota DPRD Kota Depok. Menurut mereka, penyaluran program tersebut tidak transparan dan sarat kepentingan politik partai penguasa, yakni Partai Keadilan Sejahtara (PKS).

Selain itu, anggota DPRD juga mempersoalkan soal mutasi aparatur sipil negara (ASN).

"Kami tidak percaya kepada pemerintah dalam dua hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN. Jadi ada dua substansi pokok," ujar anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi, saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2022).

Lantas, 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Perinciannya, 10 orang dari Fraksi Gerindra, 10 orang dari Fraksi PDI-P, lima orang dari Fraksi Golkar, empat orang dari Fraksi PAN, lima orang dari Fraksi Demokrat-PPP, dan empat orang dari Fraksi PKB-PSI.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok Icuk Pratama Putra menekankan, Wali Kota Depok harus terbuka dengan penggunaan anggaran yang berasal dari uang rakyat.

“Sikap PSI jelas bahwa wali kota yang tidak transparan harus dilawan. Penggunan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” kata Icuk, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5/2022).

Icuk menilai, pendataan dan rekruitmen koordinator program KDS tidak transparan. Bahkan, ia menemukan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi koordinator program KDS.

“Sampai hari ini tidak transparan soal jumlah yang dialokasikan dan pendataannya. Juga tidak transparannya rekrutmen koordinator pendataan yang sangat terindikasi dipenuhi kader partai penguasa. Terkesan memang proyek ini sangat sarat muatan politisnya,” kata Icuk.

Selain itu, Icuk mengatakan, penyaluran KDS tidak tepat sasaran. Sebab, ia menemukan siswa sekolah menengah atas (SMA) yang menerima bantuan dalam program tersebut.

“Yang paling sangat disayangkan adalah usia penerima juga disasar untuk mereka yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu 2024, padahal mereka yang sudah duduk di SMA yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PSI, Oparis Simanjuntak. Ia merupakan salah satu anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya.

Menurut Oparis, ada beberapa siswa SMA justru mendapatkan KDS. Padahal bantuan untuk jenjang SMA seharusnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“KDS diberikan kepada anak usia SMA yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Kenapa tidak diberikan kepada anak usia SD dan SMP saja?” kata Oparis.