Energi Bersih, Daya Pikat Jakarta agar Tak Ditinggalkan

Hal ini pula yang menjadi alasan pemindahan ibu kota negara. Perlahan tapi pasti, Jakarta akan melepas statusnya sebagai ibu kota negara.

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat telah bersepakat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Ibu kota yang diberi nama ‘Nusantara’ dirancang menjadi kota ramah lingkungan.

Jakarta perlu was-was, jika ibu kota baru yang ramah lingkungan terwujud, bukan mustahil jika pebisnis akan beramai-ramai memindahkan kegiatannya kesana.

Lalu bagaimana nasib Jakarta? Bukan tidak mungkin Jakarta juga perlahan ditinggalkan.

Energi bersih

Waktu yang ada cukup longgar, sembari proses pembangunan ibu kota baru selesai, Jakarta bisa berbenah diri. Jakarta perlu memikirkan hal apa lagi yang membuatnya tetap menjadi magnet ekonomi.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah melabeli citranya sebagai kota ramah lingkungan. Jakarta harus mengganti sumber pasokan listrik fosil menjadi energi terbarukan.

Contoh kota besar yang telah berhasil mengganti sumber energinya, yaitu Canberra, ibu kota negara Australia. Atau kota Burlington di Amerika Serikat.

Kota-kota ini telah dipasok dengan 100 persen energi terbarukan. Jakarta dapat meniru apa yang dilakukan oleh mereka.

Mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan energi bersih tentu menghadapi beberapa tantangan.

Tercatat bahwa konsumsi energi Jakarta per tahun mencapai 7,5 juta ton setara minyak bumi (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2021).

Hanya 4,8ri total konsumi energi Jakarta yang berasal dari energi terbarukan.

Khusus konsumsi listrik, Jakarta membutuhkan rata-rata 30 Terawatt-jam (TWh) per tahun. Listrik ini dominan dipasok dari pembangkit fosil (PLTU dan PLTGU) yang berada di Jakarta dan daerah sekitarnya. Ini artinya, Jakarta menjadi sumber emisi karbon yang besar.

Bagaimana caranya?

Melalui Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah untuk dipasangi PLTS atap (rooftop).

Ini sebuah langkah yang sangat positif. Namun instruksi ini belum terlaksana sepenuhnya karena perhatian Pemerintah sempat teralihkan pada pandemi Covid-19.

Pemerintah DKI Jakarta juga dapat mendorong masyarakat, pelaku bisnis, untuk memasang PLTS atap (rooftop solar).

Untuk melakukan ini, Pemerintah malah diuntungkan dengan tidak mengeluarkan anggaran investasi.

Namun untuk men-trigger, masyarakat perlu diberikan insentif agar tertarik memasangnya. Misalkan dengan memberi subsidi harga panel surya.

Selain rumah tinggal, banyak gedung perkantoran dan bisnis yang dapat dipasangi panel surya.

Potensi PLTS atap di Jakarta diperkirakan sebesar 1.200 Megawatt (MW) (Caroline 2019; Tumiwa dan Damayanti 2019).

Namun perlu dipahami bahwa sifat alami sinar matahari hanya tersedia pada siang hari. Energi yang dihasilkan belum cukup.

Dengan asumsi efisiensi 20 persen, pemanfaatan seluruh potensi ini hanya menghasilkan sekitar 1,5 TWh listrik. Ini baru sekitar 5ri total kebutuhan.

Artinya perlu tambahan pasokan dari sumber energi bersih yang lain. Pemerintah DKI Jakarta bisa mendorong PLN mengubah bahan bakar pembangkit listrik fosil yang memasok Jakarta.

PLTGU Muara Karang (1.600 MW) berbahan bakar fosil (gas alam) bisa disubtitusi dengan gas hydrogen yang lebih ramah lingkungan.

Sebagai contoh, EnergyAustralia Australia memodifikasi salah satu pembangkit listriknya, PLTG Tallawarra B berkapasitas 300 MW (open-cycle), dari berbahan bakar dari gas alam menjadi hidrogen. Proyek konversi pertama di dunia ini akan beroperasi tahun 2023.

Memang butuh tambahan biaya untuk modifikasi mesin pembangkit. Namun ini tetap lebih efisien daripada membangun pembangkit baru yang biayanya jauh lebih besar.

Selama ini, PLTGU tersebut memasok sebesar 8 TWh per tahun. Artinya konversi hydrogen ini ‘membersihkan’ sebanyak 25 persen konsumsi listrik ibu kota.

Kedua langkah di atas, baru menyasar sekitar 30 persen kebutuhan listrik Jakarta. Untuk pengganti 70 persen pasokan lainnya atau malah sekaligus seluruh kebutuhan listriknya, Pemerintah DKI Jakarta juga bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Australian Capital Territory (ACT).

Pemerintah ACT menerbitkan undang-undang untuk mewajibkan penggantian sumber pasokan energi listrik kota Canberra, semula dari pembangkit fosil menjadi energi terbarukan.

Pemerintah ACT melakukan lelang (auction) dan membeli listrik dari pembangkit tenaga angin dan tenaga surya di Canberra dan negara bagian tetangga-nya.

Selain itu, terdapat rooftop solar pada lebih dari 30.000 atap bangunan rumah dan gedung.

Dengan cara itu, sejak 1 Januari 2020, ibu kota Australia telah berhasil menjelma menjadi kota dengan pasokan 100 persen listrik dari energi terbarukan.

Pemerintah DKI juga bisa membuat peraturan yang ‘memaksa’ PLN untuk menyuplai energi bersih untuk Jakarta.

Misalnya, listrik dari pembangkit terdekat: PLTP Kamojang (375 MW), PLTA Jatiluhur (190 MW), PLTA Cirata (1000 MW), PLTA Saguling (700 MW), PLTS terapung Cirata (145 MW) didedikasikan untuk Jakarta.

Jika PLN tidak mau, maka Pemerintah DKI Jakarta dapat menugasi Badan Usaha Milik Daerah-nya untuk mengusahakan penyediaan listrik dari energi terbarukan.

Cara lain adalah dengan memanfaatkan layanan sertifikat energi terbarukan (renewable energy certificate/REC) yang disediakan PLN.

Pemerintah Jakarta dapat membeli REC untuk listrik yang dipasok PLN. Hanya Rp. 35.000 per 1 Megawatt-hour (MWh).

Dengan melabeli konsumsi listrik Jakarta, 30 Terawatt-jam (TWh) per tahun, dibutuhkan sekitar Rp 1 triliun per tahun – hanya 1,3ri APBD Jakarta.

Dana ini bisa diperoleh dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah atau efisiensi anggaran belanja daerah.

Listrik energi terbarukan naikkan citra bisnis

Jakarta hijau, dengan listrik 100 persen energi terbarukan itu terwujud, akan mampu membuat sektor bisnis dan usaha berpikir ulang pindah ke ibu kota baru. Apalagi perlu biaya yang tidak sedikit.

Trend global menunjukkan bahwa produk bisnis yang ramah lingkungan (green product) semakin dipilih oleh konsumen.

Dengan pasokan energi bersih, pelaku bisnis otomatis bisa mengklaim diri sebagai green business dan produknya sebagai ‘green product’.

Transisi penggunaan listrik bersih (energi terbarukan) tampaknya sudah menjadi keharusan bagi Jakarta.

Tambahan program ‘hijau’ lainnya seperti konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik, konversi Transjakarta dengan bus listrik, penggunaan kereta listrik, beralihnya penggunaan kompor gas ke kompor listrik, disain gedung yang hemat energi, akan membuat Jakarta melangkah lebih jauh lagi.

Jakarta menuju 100 persen renewable energy city. Jika sukses menjelma menjadi menjadi kota modern yang ramah lingkungan (ecocity), maka tidak perlu diragukan bahwa daya pikat Jakarta akan tetap tinggi dan sulit untuk ditinggalkan.