Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum menerima surat berisi pengajuan interpelasi yang dilayangkan 33 anggota DPRD Kota Depok pada minggu lalu.

Bahkan, dirinya mengaku hanya mengetahui polemik KDS melalui dari media.

"Belum sampai ke saya itu (surat hak interpelasi). Saya baru dengar-dengar dari media saja. Belum tahu," ujar Idris saat di temui di Gedung MUI Kota Depok, Selasa (24/5/2022).

Meski demikian, Idris selaku orang nomor 1 di Kota Depok, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan terkait polemik Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang disebut-sebut tidak transparan.

"Siap (memberikan keterangan), memang harus kita jelaskan. Kita transparan, enggak ada yang ditutup-tutupin," ujar Idris.

"Pendaftaran semuanya, yang namanya KDS ya kan apa sih permasalahannya kita jelaskan nanti semuanya," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 33 anggota DPRD Depok dari beberapa fraksi mengajukan hak interpelasi, yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PSI saat rapat paripurna pada Selasa (17/5/2022) lalu.

Penyerahan surat penyataan interpelasi diterima pimpinan rapat paripurna dan langsung ditandatangani Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri.

"Demi masyarakat Kota Depok, saya tanda tangan (surat pernyataan hak interpelasi)," kata Tajudin saat menerima surat pernyataan interpelasi dalam rapat paripurna, Selasa.

Surat tersebut diserahkan oleh anggota Fraksi PAN Igun Sumarno yang mewakili rekan-rekannya.

Igun mengatakan, surat pernyataan interpelasi yang ditandatangani oleh 33 anggota DPRD berisi permintaan keterangan dari Pemkot Depok tentang kebijakan strategis, terutama soal KDS.

"Jika penjelasan diterima maka hak interpelasi diserahkan, misalnya tidak diterima maka DPRD bisa pakai angket," kata Igun.