Pemkot Tangsel Sosialisasikan Aturan Baru KTP: Nama Minimal 2 Kata, Tak Lebih dari 60 Karakter

Aturan baru itu menyebutkan, nama dari pemilik KTP setidaknya terdiri dari dua kata dan tidak lebih dari 60 karakter.

Sosialisasi dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, gelar pendidikan, gelar adat, dan gelar keagamaan seseorang boleh dicantumkan pada KTP.

"Sudah disosialisasikan secara berantai melalui Camat dan Lurah. Saya berharap sampai ke RT/RW bahkan sosialisasi saya (sampaikan) langsung ke grup kerjasama SIHATI (sistim inovasi pencatatan hamil lahir dan mati)," ujar Kepala Disdukcapil Kota Tangsel Dedi Budiawan, Jumat (27/5/2022).

Dedi juga mengingatkan petugas terkait agar nama bayi baru lahir yang dicatatkan dalam Surat Keterangan Kelahiran (SKL) sesuai dengan aturan baru tersebut.

Kata Dedi, SKL inilah yang nantinya menjadi syarat untuk pengajuan akte kelahiran ke Dukcapil.

"Apabila di situ ada (nama yang menggunakan) satu kata, maka di situlah masuk mereka menyampaikan ke warga sesuai Permendagri ini tolong ditambahkan," ungkap Dedi.

"Meski hanya bersifat imbauan, tapi kan tidak ada salahnya memberikan nama yang baik, terus mengikuti aturan karena kalau tidak salah paspor itu harus tiga kata, kan nyambung (aturannya)," imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Dalam Dokumen Kependudukan.

Pasal 2 Permendagri 73 Tahun 2022 menyatakan, pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, aturan ini sebagai salah satu upaya agar semua masyarakat mulai peduli dengan nama dalam nomor induk kependudukan (NIK).

Aturan ini juga sebagai pedoman pencatatan nama dan pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan serta meningkatkan kepastian hukum dalam dokumen kependudukan.

Diharapkan ke depannya masyarakat dapat menetapkan nama yang tidak terlalu panjang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, singkatan nama dalam NIK, berpengaruh negatif, nama lembaga, jabatan, pangkat serta penghargaan.

Hal ini nantinya akan memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Zudan mencontohkan, untuk nama yang terlalu panjang akan menyebabkan sulitnya penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik.

Seperti akta lahir, KTP-el, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah dan ATM Bank.