M Taufik Belum Terima Surat Pemecatan dari DPP Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra M Taufik mengaku belum menerima surat pemecatan dirinya sebagai kader dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

"Enggak tahu saya, belum dapat sampai hari ini," ujar Taufik, saat dihubungi, Rabu (8/6/2022).

Selain itu, Taufik juga masih mempertanyakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai (MKP) yang memberikan rekomendasi pemecatan.

Menurut Taufik, pemecatan seorang kader merupakan kewenangan dari DPP Gerindra, dalam hal ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Seperti yang saya bilang pasti itu yang punya kewenangan DPP bukan MKP," ujar Taufik.

Taufik juga menyebutkan, hingga Rabu siang ini dia belum berkomunikasi dengan DPP terkait pemecatannya.

Ia juga belum berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang dikenal dekat dengan Taufik.

"Belum (komunikasi), kemarin habis acara sibuk, saya belum lihat-lihat (ponsel)," ujar dia.

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemecatan Taufik merupakan rekomendasi dari MKP dan belum menjadi keputusan DPP.

Riza menjelaskan, DPP Partai Gerindra belum memberikan keputusan resmi secara tertulis atas pemecatan Taufik.

"Sejauh yang saya tahu, itu hasil sidang MKP, bentuknya baru rekomendasi, jadi DPP sendiri belum memutuskan," ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Riza menjelaskan, DPD Gerindra DKI Jakarta masih menunggu keputusan final dari DPP terkait keanggotaan M Taufik. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, DPD akan mengikuti apa pun keputusan DPP.

"Tentu kita berharap nanti apa pun kebijakan yang diambil oleh DPP, tentu kebijakan yang baik untuk semua, itu harapan kami di DKI Jakarta," ujar dia.

Adapun pemecatan Taufik berdasarkan hasil sidang MKP Gerindra, pada Selasa (7/6/2022).

"MKP, Majelis Kehormatan Partai, yang ini ada lima majelisnya, sepakat kita untuk memutus Saudara Taufik dipecat sebagai kader Gerindra mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini," kata Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto, di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Selasa.

Wihadi menjelaskan, salah satu alasan pemecatan Taufik adalah sikap tidak loyal kepada partai.

Ia menuturkan, pada 21 Februari 2022 lalu, Taufik sudah pernah dipanggil. Dalam keterangannya pada pemanggilan tersebut Taufik menyatakan akan loyal kepada Gerindra.

Namun, menurut Wihadi, setelah itu Taufik justru menunjukkan sikap tidak loyal, terutama setelah ia dicopot sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Ia menyinggung sikap Taufik yang sempat bermanuver dengan menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra.

"Melihat ketidakloyalan daripada Saudara Taufik dan juga menyalahi apa yang sudah disampaikan pada 21 Februari, dia mengatakan akan tetap dengan Gerindra, tapi pada kenyataannya dengan manuver-manuver dia mengatakan akan mundur," ujar Wihadi.

Di samping itu, Wihadi juga mempersoalkan kinerja Taufik sebagai ketua DPD DKI Jakarta yang tidak mampu mendirikan kantor DPD serta gagal memenangkan Prabowo Subianto di ibu kota pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

"Salah satunya saat Pilpres 2019 itu DKI kalah, dia sebagai ketua DPD, dan pada saat itu menjabat sebagai ketua DPD tidak mempunyai kantor DPD, jadi kantornya pindah-pindah. Kita partai besar masa kantornya pindah-pindah?" kata Wihadi.