Polda Metro Jaya Imbau Buruh Tertib Selama Demo di Depan Gedung DPR/MPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mengimbau massa dari elemen buruh agar tertib selama mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, kepolisian siap mengawal jalannya kegiatan penyampaian pendapat tersebut agar berjalan tertib dan jalan.

"Polda Metro Jaya siap mengamankan dan mengawal pelaksanaan unjuk rasa hari ini," ujar Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/6/2022).

"Untuk itu kami mengimbau kepada elemen buruh yang hari ini menyampaikan pendapatnya dengan unjuk rasa, kiranya bisa melakukan dengan tertib," sambung dia.

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengungkapkan, sekitar 120 polisi lalu lintas dikerahkan dalam aksi unjuk kali ini.

Para personel tersebut ditugaskan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar area Gedung DPR/MPR RI, dan juga membantu pengamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Diberitakan sebelumnya, Partai Buruh bersama sejumlah elemen buruh lainnya berencana untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).

Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Hirbakh Wahyu Setiawan membenarkan perihal rencana aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen itu.

Pihak kepolisian sudah menerima surat pemberitahuan dari Partai Buruh terkait kegiatan unjuk rasa tersebut.

"Untuk surat pemberitahuan sudah diterima," ujar Hirbakh saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022).

Dalam pemberitahuannya, aksi unjuk rasa itu hanya akan dihadiri oleh massa dari elemen buruh. Terdapat sedikitnya 6.000 peserta yang mengikuti demo tersebut.

"Pemberitahuan mereka 6.000. Elemen buruh saja," kata Hirbakh.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa aksi unjuk rasa pada 15 Juni 2022 itu akan digelar serempak di sejumlah wilayah Tanah Air.

"Aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR/MPR RI dengan melibatkan hampir 10.000 buruh," kata Said dalam keterangannya.

Menurut Said, aksi ini akan mengangkat lima isu, di antaranya menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), Menolak Omnibus Law dan juga UU Cipta Kerja.

Selain itu, kata Said, aksi kali ini juga akan menyuarakan pengesahan RUU PPRT, dan penolakan liberalisasi pertanian melalui WTO, serta masa kampanye yang hanya 75 hari.

"Tetapi harus sembilan bulan (kampanye) sesuai Undang-Undang," pungkasnya.