Ada Pesantren Khilafatul Muslimin di Pekayon Jaya Bekasi, Warga Pasang Spanduk Penolakan

Untuk diketahui, organisasi tersebut mengelola sebuah pesantren di kawasan tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Spanduk yang dipasang oleh warga itu bertuliskan 'Kami warga Pekayon Jaya Kota Bekasi dan sekitarnya menolak keras kegiatan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan asas Negara Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila'.

Ketua Karang Taruna RW 03 Pekayon Jaya Faisal Hafiz mengatakan bahwa warga tidak pernah merasa mendapat pemberitahuan mengenai kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah tersebut.

"Sampai sekarang, kita tidak ada pemberitahuan. Contoh misalnya, mereka ada kegiatan agama, itu kita tidak pernah diberitahukan," ucap Faisal ketika dihubungi, Rabu (15/6/2022).

Warga juga sempat bertanya kepada ormas Khilafatul Muslimin mengenai izin pendirian pesantren tersebut.

"Kita sudah menanyakan legalitas mereka. Kalau pondok pesantren itu kan harus ada izin dari Persatuan Pondok Pesantren Indonesia, nah itu mereka enggak punya," tutur Faisal.

"Jadi sampai dengan saat ini, ketika pimpinan mereka yang di Lampung ditangkap, baru kami juga akhirnya merespon lebih cepat dan berani," lanjut dia.

Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa sampai sekarang warga tidak mengetahui tentang siapa saja yang berada di dalam struktur ormas Khilafatul Muslimin tersebut di Pekayon Jaya.

"Mereka dari dulu sampai sekarang, tidak (memberi tahu) mengenai siapa saja yang ada di struktur kepengurusan mereka, mulai dari pimpinan pondok pesantren sampai ke pengurusnya. Ini anak datangnya dari mana, kita enggak pernah tahu," tutur Faisal.

Atas dasar itu, warga RW 03 pun berharap pemerintah bertindak cepat untuk merespon  aktivitas ormas tersebut di sana.

"Jadi, kami berharap pemerintah bertindak cepat untuk merespon aktivitas mereka. Jangan sampai lebih dulu warga (yang bertindak). Kami juga enggak mau warga di sini yang bergerak lebih cepat dari pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah pemimpin organisasi tersebut yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.