Salin Artikel

Demo Buruh Tolak Revisi UU PPP, Diawali Kericuhan hingga Ancam 10 Juta Pekerja Akan Mogok Massal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 10.000 buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/6/2022).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.

Pertama, buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melihat partisipasi publik secara luas.

"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg, padahal UU PPP adalah ibu dari undang-undang, di mana kelahiran semua undang-undang harus mengacu secara formil ke UU PPP," kata Said dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Kedua, buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena merugikan buruh, seperti contohnya outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

"Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil," kata Said.

"Selanjutnya adalah dengan mengampanyekan jangan pilih parpol dan politisi yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja," tutur Said.

Ketiga, buruh menolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tetapi harus sembilan bulan sesuai undang-undang.

Kemudian, dua isu terakhir yang akan diangkat adalah mendesak agar UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) segera disahkan dan menolak liberisasi pertanian melalui WTO.

Demo diawali bentrok dengan polisi

Aksi demonstrasi diawali dengan kericuhan antara pedemo dengan aparat kepolisian yang sedang berjaga di depan Gedung DPR/MPR RI.

Para demonstrasi menolak dipasangnya kawat berduri di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Apa-apaan ini kawat berduri, tidak seperti biasanya seperti ini," suara terdengar dari mobil komando massa unjuk rasa, Rabu.

Akhirnya, sejumlah massa dari buruh memaksa bongkar kawat berduri itu.

Massa unjuk rasa menarik-narik kawat berduri agar tidak terpasang di depan Gedung DPR/MPR RI, sedangkan petugas kepolisian menarik mempertahankan kawat berduri yang terpasang di sana.

Akibat kericuhan itu, lima orang buruh diberikan peringatan keras oleh pihak kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, peringatan keras itu diberikan karena kelima peserta demo berusaha menerobos pembatas kawat berduri yang dipasang di depan pagar Gedung DPR/MPR RI.

"Tadi cuma kita amankan dan kita berikan peringatan keras karena dia mencoba menerobos pembatas," ujar Komarudin di Gedung DPR/MPR RI, Rabu.

Menurut Komarudin, peringatan keras itu berupa mencatat identitas peserta unjuk rasa untuk mencegah kejadian yang sama kedepannya.

"Datanya sudah kita ambil, karena mengotori apa yang sudah menjadi niatan dari para saudara-saudara (buruh) yang lain," ungkapnya.

Ia menambahkan, kelima peserta demo itu kini telah dibebaskan karena tidak terbukti melanggar unsur pidana.

Ancam mogok massal jika revisi UU P3 tak dicabut

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam, sebanyak 10 juta pekerja bakal mogok kerja jika revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (UU P3) tidak dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Bilamana DPR tetap memaksakan kehendak tidak mencabut UU P3, dipastikan 10 juta orang akan terlibat pemogokan umum, pemogokan nasional," kata Iqbal.

Dia menilai, revisi UU P3 dijadikan DPR untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Said Iqbal menilai bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan produk yang cacat hukum.

"Kami minta UU P3 ini tidak dijadikan alasan untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja," tutur dia.

Said Iqbal berujar, sebanyak 10 juta orang yang bakal mogok kerja itu tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Ia melanjutkan bahwa mereka yang akan mogok kerja terdiri dari empat konfederasi besar, 60 federasi serikat nasional, Serikat Petani Indonesia, dan lainnya.

Menurut Said Iqbal, aksi mogok kerja itu telah sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2000.

"Aksi mogok nasional menggunakan aturan UU Nomor 9 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2000, yang dibenarkan untuk melakukan pemogokan," ucap dia.

Kampanyekan jangan pilih partai pendukung Omnibus Law

Said Iqbal mengancam akan menyebarkanluaskan nama-nama anggota DPR RI yang getol mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pokoknya kami kampanyekan, kami akan tulis nama-nama Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) termasuk ketua Panja Baleg dan wakil ketua DPR dari partai tertentu yang getol mengesahkan Omnibus Law," ujar Said Iqbal.

Adapun pada aksi unjuk rasa hari itu, sejumlah organisasi buruh dengan tegas menolak UU Cipta Kerja dan menolak undang-undang itu dibahas kembali.

Menurut Said Iqbal, UU Cipta Kerja cacat secara formil karena proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak pernah melibatkan partisipasi publik.

Alasan berikutnya, kata Said Iqbal, buruh belum menerima materi revisi UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

"Kalau memang sudah ada, sampaikan secara terbuka, jangan sembunyi-sembunyi," katanya.

Kemudian, Said Iqbal mengungkapkan, isi UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, merugikan buruh, seperti outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

"Selanjutnya adalah dengan mengampanyekan jangan pilih partai politik dan politisi yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja," tutur dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/16/07282471/demo-buruh-tolak-revisi-uu-ppp-diawali-kericuhan-hingga-ancam-10-juta

Terkini Lainnya

5 Anggota Polisi Diamankan karena Penyalahgunaan Narkoba

5 Anggota Polisi Diamankan karena Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Belasan Motor Mogok akibat Nekat Menerobos Banjir di Jalan Raya Jambore Cibubur

Belasan Motor Mogok akibat Nekat Menerobos Banjir di Jalan Raya Jambore Cibubur

Megapolitan
Jalan Raya Jambore Cibubur Banjir 30 Cm, Arus Lalin Sempat Dialihkan

Jalan Raya Jambore Cibubur Banjir 30 Cm, Arus Lalin Sempat Dialihkan

Megapolitan
Saksi Sebut Kamar Tempat Wanita Ditemukan Tewas di Kelapa Gading Dikunci dari Dalam

Saksi Sebut Kamar Tempat Wanita Ditemukan Tewas di Kelapa Gading Dikunci dari Dalam

Megapolitan
Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Sempat Merasa Lemas dan Kepanasan Sebelum Anaknya Tewas

Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Sempat Merasa Lemas dan Kepanasan Sebelum Anaknya Tewas

Megapolitan
Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading Tinggal Bersama Pacarnya

Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading Tinggal Bersama Pacarnya

Megapolitan
MK Sudah Terima 52 'Amicus Curiae', Hanya 14 yang Didalami

MK Sudah Terima 52 "Amicus Curiae", Hanya 14 yang Didalami

Megapolitan
Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Megapolitan
Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Megapolitan
Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Megapolitan
Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Megapolitan
Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke