Pemprov DKI Jakarta Dinilai Tak Sepenuh Hati Atasi Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehamad menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memperhatikan masalah kemiskinan di Ibu Kota.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.

"Angka kemiskinan semakin menggunung, sementara perhatian pemerintah DKI Jakarta tak pernah sepenuh hati," kata Dika dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

"Mereka malah sibuk memoles diri dengan merevitalisasi trotoar, membangun jembatan, membangun tugu/monumen, membangun stadion dan lomba pacuan mobil listrik dibandingkan membantu warga miskin yang kesulitan sejak lahir dan batin," lanjut dia.

Berdasarkan data yang dihimpun Dika dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta bahwa pada September 2019 diketahui penduduk miskin DKI terdapat 3,42 persen atau 362.300 orang.

Kemudian peresentase penduduk miskin September 2020 naik 1,27 persen poin atau bertambah 134.540 orang sehingga penduduk miskin di Jakarta menjadi 501.920 orang atau 4,72 persen pada Maret 2021.

Sementara pada September 2021 jumlah warga miskin berkurang menjadi 498.290 orang atau 4,67 persen.

"Seperti diakui Wagub DKI Jakarta, kemiskinan di DKI Jakarta kembali memburuk. Inilah mengapa kehidupan menjadi semakin suram," ujarnya.

Selain itu, tambah Dika, bukan hanya kemiskinan yang meroket di DKI Jakarta, tetapi jumlah penderita gizi buruk pun juga merangkak naik mencapai 6.047 balita berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2020.

Menurut dia, deretan warga yang kekurangan gizi semakin panjang karena anggaran tak pernah diperuntukan untuk menanggulangi kekuarangan gizi.

"Sebagai bentuk kenyataan yang terjadi bantuan sosial skala nasional dan lokal tidak mencakup seluruh keluarga miskin di Jakarta," ujarnya.

"Sebagai gambaran, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta hanya menyasar 64.000 Rumah Tangga Miskin (RTM)," ungkapnya.

Dika mengatakan, dengan tidak adanya bantuan semacam PKH memperlihatkan Pemprov DKI Jakarta lepas tanga terhadap kondisi rakyat miskin.

Terlebih lagi, ia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah banyak melakukan pemborosan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang seharusnya digunakan dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat tetapi justru dihambur-hamburkan.

"Untuk memoles citra penampilan daripada membantu mereka-mereka yang mengalami kesulitan hidup," ucap dia.