Politisi PDI-P Minta Anies Tanggung Jawab soal Perubahan Nama Jalan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab atas kebijakan penggantian 22 nama jalan di Jakarta.

Sebabnya, kebijakan tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tinggal di jalan-jalan tersebut lantaran harus mengubah data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.

"Perubahan nama jalan pasti berdampak sistemik, semua data administrasi warga akan berubah semua dan itu akan membuat masyarakat kesulitan. Ini Pemprov DKI mau tidak mau harus tanggung jawab," kata Kenneth dkutip dari Antara, Minggu (26/6/2022).

"Warga pasti harus merubah sertifikat rumah, data alamat IMB, Kartu Keluarga, KTP, BPKB, dan STNK. Sedangkan untuk bisnis harus mengganti alamat dokumen, akta notaris, TDP, NPWP, dan SIUP yang butuh biaya tidak sedikit," tutur dia.

Menurut Kenneth, perubahan nama jalan ini tentunya memberikan kabar gembira kepada warga Betawi.

Namun, Pemprov DKI juga harus berpikir terkait perubahan tersebut ihwal dampak yang muncul setelahnya.

Ia mengatakan meskipun sudah ada pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menggratiskan semua biaya penggantian data KTP dan Kartu Keluarga, masyarakat tetap akan kerepotan mengurus berkasnya.

Ia menuturkan, bila Anies berniat mengganti nama jalan dengan nama tokoh Betawi, semestinya bisa digunakan untuk jalan yang belum memiliki nama.

"Seharusnya Pak Anies bisa mempertimbangkan kembali hal tersebut, dalam membuat kebijakan jangan pakai ego, harus memikirkan kepentingan orang banyak dan jangan malah menyusahkan orang lain," kata Kenneth.

"Jangan nantinya di kemudian hari menuai reaksi keras dan muncul gugatan hukum dari masyarakat," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengabadikan sejumlah tokoh Betawi sebagai nama jalan, gedung dan zona khusus dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai sejarah.

Pengabdian nama-nama tokoh Betawi pada ruang publik itu secara simbolis diresmikan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, pada 20 Juni.