Pemindahan Batu Bersejarah di Teluk Pucung Tidak Sesuai Prosedur, Plt Wali Kota Bekasi Menanggapi

BEKASI, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi memberikan tanggapan mengenai pemindahan batu bersejarah yang ditemukan di wilayah Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Jumat (24/6/2022) lalu.

Tri menyatakan, pihaknya melakukan pemindahan batu bersejarah secara langsung untuk menyelamatkan batu agar tidak mengalami kerusakan.

"Kita akui memang mungkin ada proses yang kita lakukan tidak sesuai prosedur, tapi yang penting, secara cepat, ini (batu) kita selamatkan dulu," ucap Tri, saat ditemui di Bekasi Selatan, Senin (27/6/2022).

Tri mengatakan, setelah pemindahan batu itu dilakukan, ahli arkeologi selanjutnya akan menentukan apakah batu tersebut memang benda yang memiliki nilai sejarah atau tidak.

"Setelah selamat, kita kaji dulu yang bongkahan ini, kalau oke, berarti kita lakukan hal yang sama, tentunya dengan prosedur yang sesuai," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, warga di wilayah Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dihebohkan dengan penemuan benda bersejarah yang diduga berasal dari abad ke-17 era Kesultanan Banten.

Batu yang selama ini berada di permukiman warga itu sangat mirip dengan batu peninggalan era Kesultanan Banten di abad ke-17 dan memiliki fungsi sebagai alat pemeras tebu.

Penemuan dugaan alat pemeras tebu ini berawal dari laporan warga Teluk Pucung di pinggir jalan, tepatnya di sekitar saluran air.

Atas laporan tersebut, Pemkot pun langsung mengambil langkah memindahkan batu yang diduga mempunyai nilai sejarah itu.

Namun, pemindahan yang dilakukan Pemkot mendapat kritik dari Ketua Tim Ahli Cagar Budaya sekaligus sejarawan Ali Anwar.

Ali menganggap sikap Pemkot Bekasi tidak sesuai dengan tata cara pemindahan benda bersejarah.

"Kalau menemukan langsung, menggali atau memindahkan ke tempat lain itu tidak sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jadi, itu menyalahi aturan," tutur Ali.

Ali menambahkan bahwa siapa pun orang yang menemukan benda bersejarah harus melakukan koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya untuk selanjutnya dilakukan pemindahan.

"Walaupun sebagai kepala daerah, walaupun siapa pun, itu enggak bisa tiba-tiba memindahkan. Jadi, pertama diamankan dulu, artinya dia menugaskan aparatnya, sudah jangan sampai ada orang untuk macam-macam," kata Ali.

"Yang kedua, kepala daerah melakukan rapat. Setelah rapat, idealnya Wali Kota memerintahkan Disparbud dan tim ahli kebudayaan untuk melakukan penelitian," sambung dia.