Polisi Selidiki bagaimana Pengemas Migor Ilegal di Tangerang dapatkan Suplai Minyak Curah

TANGERANG, KOMPAS.com - Polisi Resor (Polres) Metro Tangerang Kota menangkap K (34), seorang penjual minyak goreng kemasan ilegal, pada 24 Juni 2022.

Polisi Resor (Polres) Metro Tangerang Kota masih menyelidiki dari mana seorang penjual minyak goreng kemasan ilegal berinisial K (34) mendatangkan minyak goreng curah.

Untuk diketahui, penjual sekaligus pengemas minyak goreng itu merupakan Direktur Perusahaan PT SPI.

"Masih kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka (soal dari mana K mendatangkan minyak goreng curah)," ungkap Kepala Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho, saat konferensi pers di Pinang, Senin (27/6/2022).

Selain lokasi bahan baku, menurut dia, kepolisian juga masih menyelidiki berapa jumlah keuntungan yang diraup K selama satu bulan beroperasi.

Di sisi lain, Zain mengungkapkan bahwa K mampu mengemas hingga 1.000 botol minyak goreng curah yang dikemas layaknya minyak goreng kemas.

"Dalam satu hari, dia (K) bisa melakukan pengemasan kurang lebih 1.000 botol. Untuk keuntungan masih sedang lakukan pemeriksaan," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota menyita sejumlah barang bukti dari kasus penjualan minyak goreng kemasan ilegal itu.

Beberapa di antaranya adalah 200 kardus berisikan total 12.400 botol satu liter minyak goreng kemasan palsu (ditempeli label merek) dan 200 kardus berisikan total 12.400 botol satu liter minyak goreng belum ditempeli merek.

Lalu, sebanyak 5.652 botol minyak goreng curah belum ditempeli merek, 222 botol dua liter minyak goreng kemasan palsu.

Berdasar pemeriksaan, K menjual per liter minyak goreng kemasan palsu itu seharga Rp 20.000 di lokapasar (marketplace) atau per liter seharga Rp 15.800.

Atas perbuatannya, K disangkakan Pasal 113 juncto Pasal 57 Ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 Ayat 1 juncto Pasal 53 Ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan/atau Pasal 142 Ayat 2 juncto Pasal 91 ayat 1 UU RI nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Dan juga Pasal 64 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 juncto Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," imbuh Zain.

Dia menambahkan, K diancam pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 2 miliar Rp 5 miliar.