Pertamina dan Ormas Berembuk soal Pengosongan Lahan TPS Ilegal di Tangsel, Ratusan Aparat Berjaga

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Ratusan personel aparat gabungan melakukan pengamanan saat PT Pertamina Persero selaku pemilik lahan Rawa Situ Badak bermusyawarah dengan organisasi masyarakat (ormas) setempat, Kamis (7/7/2022).

Sebagai informasi, musyawarah tersebut berlangsung untuk membahas masalah pengosongan lahan Rawa Situ Badak milik Pertamina di Pondok Ranji, Tangerang Selatan, yang sebelumnya diduga dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal oleh ormas setempat.

Pengosongan lahan dilakukan karena gunungan sampah di lahan Rawa Situ Badak telah mengakibatkan aliran air tersumbat, pencemaran lingkungan, hingga membuat SMAN 4 Tangsel "langganan" kebanjiran.

Berkait dengan musyawarah ini, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Yulianto mengatakan bahwa pengamanan juga dilakukan dalam rangka eksekusi pengosongan lahan yang akan dinormalisasi dari TPS ilegal menjadi seperti sedia kala.

"Hari ini sesuai dengan permohonan dari pihak Pertamina akan melakukan pengosongan lahan milik Pertamina yang ada di Pondok Ranji itu lebih kurang luasnya 8 hektar," ujar Yulianto di lokasi, Kamis.

Ia menuturkan, ada ratusan personel yang diterjunkan untuk pengamanan di lokasi. Penjagaan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

"Cukup banyak, dari Polres ada 50, dari TNI ada 20, dari Satpol 20, dari kelurahan ada 25 gabungan," jelas dia.

Eksekusi pengosongan lahan Rawa Situ Badak dilakukan setelah kepolisian menerima keluhan masyarakat serta pihak SMAN 4 Tangsel.

"Ini kan ada komplain dari masyarakat, SMAN 4 juga komplain, kemudian dari masyarakat sekitar, tanah milik Pertamina dikomplain kaitannya (masalah) lingkungan yang tadinya bagus bersih, (sekarang) banyak sampah, banjir, dan lain-lain," ungkap Yulianto.

Karena itu, pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap Pertamina untuk melakukan negosiasi dengan ormas.

"Untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperbolehkan oleh Pertamina kayak membuang sampah, membuang kotoran dari masyarakat ke lokasi milik Pertamina," tegas dia.

Menurut Yulianto, proses eksekusi lahan berupa TPS ilegal itu berlangsung kondusif dan aman.

Setelah hampir tiga tahun lahan itu dijadikan TPS ilegal, kata Yulianto, eksekusi baru dilakukan sekarang karena belakangan banyak laporan dari warga sekitar yang terdampak aktivitas TPS ilegal.

"Karena baru bulan-bulan inilah ternyata hasil pembuangan sampah yang mengakibatkan kerugian. Kayak SMAN 4 sekarang banjir, tidak hujan pun banjir mereka. Kemudian ada pembakaran sampah. Kemudian ada truk-truk masuk yang lewat jalan-jalan warga," pungkasnya.

Setelah musyawarah mencapai mufakat untuk dilakukan normalisasi tercapai, ormas dilarang untuk memasukkan puing sampah ke TPS ilegal Rawa Situ Badak.

"Tadi kita sudah komitmen dengan Pertamina, kalau mereka (ormas melanggar musyawarah) akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya, karena merusak lingkungan. Nanti akan ada alat berat masuk, mereka sudah komitmen tidak akan menghalang-halangi," kata Yulianto.

Secara teknis, nantinya normalisasi akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pertamina.

Kemudian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, ormas juga dilibatkan dalam upaya tersebut.