Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun, Wagub DKI: Tidak Bijak yang Tak Bersalah Ikut Kena Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, satu keluarga yang hendak diusir dari Rumah Susun (Rusun) Jatinegara Barat tidak seharusnya diusir.

Sebab, kata dia, anak sulung dari keluarga tersebut sudah dihukum dengan ditetapkan sebagai tersangka pembuangan.

Seperti diketahui, sekeluarga diusir karena anak sulung keluarga tersebut telah membuang anak kandungnya.

"Jadi kalau memang nanti anak ini menurut aparat hukum bersalah tentu anak ini yang memang harus mendapatkan hukumannya, sanksinya, sesuai dengan ketentuan aturan," kata Riza di Mapolresto Jakarta Timur, Kamis (7/7/2022).

"Tetapi pihak lain, keluarga yang tidak bersalah, tentu juga tidak bijak kalau diikut sertakan untuk menerima sanksi," lanjut dia.

Menurut Riza, sanksi itu harus diberikan kepada orang bersalah. Tidak bijak jika harus diberikan pada satu keluarga yang tidak bersalah.

Apalagi bayi yang dibuang oleh ibunya itu harus dirawat dengan baik.

"Alhamdulillah trims pak Kapolres, pihak RS Kramat Jati Polri juga sudah menjaga, merawatnya alhamdulillah akhirnya anak ini hidup, selamat, sehat sampai hari ini," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Wilayah I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Dwiyanti Chotifah mengatakan, permintaan agar keluarga Amran dikeluarkan itu dilayangkan warga ke pihaknya sejak pertengahan Juni 2022.

"Banyak warga Rusun yang WA (WhatsApp) ke saya. Minta pertanggungjawaban sebagai pengelola, karena ini kasus kriminal," kata Dwiyanti di Jakarta Timur, Sabtu (2/7/2022), dikutip dari Tribun Jakarta.

Kasus kriminal yang dimaksud, yakni putri sulung Amran, MS (19), membuang bayinya di tepi Kali Ciliwung, wilayah Kampung Pulo, Jatinegara, pada 1 Juni 2022.

MS telah ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang sedang menunggu proses persidangan.

Isi pesan WhatsApp yang dikirimkan penghuni Rusun tempat keluarga MS tinggal tersebut di antaranya "kenapa pihak pengelola tidak menindak tegas dengan mengosongkan hunian".

Kemudian, "Mohon sebagai pengelola harus membersihkan segala bentuk kriminal. Apa lagi ini perbuatan maksiat dan biadab. Saya ingin Rusun benar-benar bersih dari segala bentuk kejahatan".

Para penghuni rusun yang melayangkan protes meminta keluarga MS diusir karena menganggap tindakan MS melahirkan bayi di toilet rusun lalu membuang korban sudah mengganggu kenyamanan.

Chotifah mengatakan, pihaknya lalu menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014.

"Jadi di dalam pergub itu ada larangan (penyewa rusun) melakukan perbuatan kriminal seperti memakai atau menggunakan narkoba, atau berbuat maksiat. Itu menjadi dasar kami dalam bekerja," kata Dwiyanti, saat dihubungi, Senin (4/7/2022).