Wacana Pemisahan Tempat Duduk di Angkot Dinilai Bakal Sulit Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Siti Mazumah menilai peran sopir sangat penting dalam pencegahan pelecehan seksual di angkutan kota (angkot).

Daripada memisahkan tempat duduk penumpang laki-laki atau perempuan, Siti mengatakan lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempel papan informasi, edukasi, kontak layanan pegaduan di setiap angkot untuk pencegahan pelecehan seksual.

"Lebih baik begitu, daripada membuat aturan yang sulit diimplementasikan. Apalagi sekarang orang banyak pakai masker. Apakah mereka akan punya tenaga pikiran dan waktu untuk aturan itu," ujar Siti kepada Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Menurut Siti, sudah saatnya menjangkau sopir angkot menjadi media penyadaran tentang kekerasan seksual yang tidak boleh dilakukan di mana saja, termasuk angkot.

Pasalnya, kata Siti, ruang publik disinyalir memiliki peluang besar terhadap tindakan kejahatan apapun jenisnya.

"Saya kira banyak sopir angkot yang bisa diedukasi untuk menjadi orang yang bisa memberikan bantuan atau pertolongan pertama kepada korban yang membutuhkan bantuan," ujar Siti.

Kalau tidak penyadaran atau edukasi terhadap pencegahan pelecehan seksual, kata Siti, ini akan berdampak pada sepinya penumpang karena orang akan semakin takut naik angkot.

Tentu saja, penurunan jumlah penumpang akan mempengaruhi pendapatan sopir angkot.

Sebelum wacana pemisahan tempat duduk antara penumpang laki-laki dan perempuan bergulir, seorang perempuan berinisial AF diduga mengalami pelecehan seksual oleh penumpag pria saat naik angkot M44 dari kawasan Tebet ke arah Kuningan, Jakarta Selatan.

Video dari hasil rekaman ponsel yang memperlihatkan sosok terduga pelaku pelecehan seksual terhadap korban itu diunggah di akun Instagram @merekamjakarta.

Pada video korban pelecehan seksual di angkot yang viral itu, tampak tidak ada reaksi dari penumpang lain atau pun sopir. Korban hanya menangis karena kesal atas perbuatan pelaku.

Menurut Siti, hal itu terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat apa yang bisa ia lakukan apabila menghadapi situasi tersebut. "Sehingga perlu ada edukasi, terlebih angkot sekarang semakin sepi," ujar Siti.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun bakal mewajibkan semua angkot yang ada di Jakarta untuk memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan itu rencananya akan diterapkan mulai pekan ini.

"Kami akan mewajibkan dan tentu akan dilakukan pengawasan kepada operasionalnya," kata Syafrin.

(Penulis: Sania Mashabi, Larissa Huda)