Buruh Akan Demo soal UMP di Balai Kota, Wagub DKI: Yang Penting Tertib

Unjuk rasa dilakukan menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku menghormati keputusan buruh yang hendak berunjuk rasa.

"Ya, itu kami hormati. Negara kita negara hukum, yang penting (unjuk rasanya) tertib," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Riza menyatakan, pihaknya hingga saat ini masih mengkaji dan mengevaluasi putusan PTUN soal UMP DKI Jakarta tahun 2022.

Politisi Gerindra itu meminta warga menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, batas waktu pengajuan banding masih cukup lama, yakni pada 29 Juli 2022.

"Apakah banding atau tidak banding, nanti kita tunggu. Kan sampai tanggal 29 Juli (2022) batasnya (pengajuan banding)," tutur Riza.

Untuk diketahui, KSPI dan Partai Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengajukan banding terhadap putusan PTUN atas UMP DKI Jakarta tahun 2022.

Tuntutan itu bakal disampaikan saat aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu besok, mulai pukul 09.30 WIB. Sebanyak 500 buruh disebut bakal berunjuk rasa di sana.

Putusan PTUN

Gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta dikabulkan pada Selasa (12/7/2022).

"Mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok sengketa untuk seluruhnya," demikian putusan yang tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai informasi, berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Kemudian, majelis hakim mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut kepgub tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Kemudian, majelis hakim menghukum tergugat intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000.

Adapun DPP Apindo DKI Jakarta resmi menggugat Anies terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN Jakarta pada 13 Januari 2022.